Jakarta (Pinmas) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil menyebutkan bahwa setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) merupakan indikator kesiapan calon jamaah haji.

"Setoran BPIH merupakan salah satu indikator kesiapan dan komitmen calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji yang dibayarkannya pada saat calon jamaah haji mendaftar," kata Abdul Djamil dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (04/03).

Abdul Djamil menjelaskan bahwa setoran awal BPIH juga membantu mengatur dan merencanakan tata kelola keuangan ibadah haji. "Jika setiap warga negara yang beragama Islam berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji tanpa adanya setoran awal BPIH, maka dapat menimbulkan kekacauan, kegaduhan, bahkan ketidakpastian hukum," kata Djamil.

Lebih lanjut, guru besar IAIN (UIN) Walisongo Semarang ini menjelaskan bahwa penyelengaraan ibadah haji memerlukan perencanaan, pengelolaan dan transparansi, serta akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan tata keuangannya.

Abdul Djamil hadir dalam persidangan di MK terkait adanya permohonan uji materi Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan sejumlah pasal dalam UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Para pemohon adalah sejumlah calon jamaah haji yang mempersoalkan masalah setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) saat calon jamaah mendaftar haji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pemohon menilai pengertian membayar BPIH itu harus diterjemahkan sebagai BPIH pada tahun berjalan, seperti pasal-pasal yang lain menyebutkan bahwa calon jamaah haji harus membayar BPIH setelah mendapat persetujuan dari presiden dan DPR, dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan. (maria/antara/mkd)