Jakarta (Kemenag) --- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengungkapkan bahwa ruang publik digital telah mengakibatkan demokratisasi dan fragmentasi otoritas keagamaan serta mempertajam kontestasi dan polarisasi ideologis antara gerakan Islamis dan organisasi Islam arus utama di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Wamenag saat menggelar bedah buku karyanya yang berjudul “Kontestasi Ideologi Politik: Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital” yang diselenggarakan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, pada Kamis (10/11/2022).

Ia melanjutkan, bahwa kontestasi dan polarisasi tersebut diakibatkan sangat terbukanya ruang digital yang memfasilitasi gerakan Islamis untuk memproduksi dan mendistribusikan wacana ideologi politik alternatif di luar batasan sempit lembaga formal dan politik elektoral.

“Ketiadaan saluran kelembagaan formal dan pembatasan akses politik elektoral tidak menghalangi kelompok Islamis untuk menjadi politis dan mempengaruhi masyarakat dan negara. Meskipun pemerintah berupaya membatasi struktur peluang politik kelompok-kelompok Islamis, sebagaimana tercermin dalam kebijakan pembubaran HTI dan FPI,” jelasnya.

Pembatasan, menurut Zainut Tauhid, tidak juga menghalangi mereka untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital. “Di Arena inilah kemudian kelompok-kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran utama dalam membendung narasi radikal dan anti-sistem,” jelasnya.

Peran tersebut, menurutnya, sangat penting sebagai upaya mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai hasil konsensus bersama dalam gempuran narasi anti sistem yang berkembang di ruang publik digital.

Narasi-narsai tersebut juga perlu dikemas menggunakan media digital secara kreatif dan produktif dalam rangka memasarkan wacana ideologi politik yang diyakini kepada warganet Muslim Indonesia.

Acara yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta ini juga menghadirkan para tokoh sebagai pembedah yaitu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Arsul Sani, dan juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.