Daerah

Wakil Ketua Komisi VIII: Mempertahankan WTP Kemenag, Juga Tergantung Kinerja Daerah

Aceh (Pinmas) – Mempertahankan keberhasilan Kementerian Agama (Kemenag) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2012 dari BPK RI tergantung juga pada peran kinerja Kemenag di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Sayed Fuad Zakaria, SE ketika melakukan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Kemenag Provinsi Aceh, Senin Malam (28/10).

“Mempertahankan opini WTP dua berturut-turut tentu merupakan prestasi tersendiri dengan jumlah satuan kerja (satker) mencapai 4.467 satker”, terang Fuad.

Terkait dengan persoalan belum terealisasinya Bantuan Siswa Miskim (BSM), hal ini menurut Sayed merupakan persoalan nasional dan ini harus dievaluasi di masa mendatang. Belum terdistribusinya BSM merupakan dampak dari kebijakan Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan (TPN2) dalam penyaluran BSM menggunakan pola penyaluran by name dan adress ke siswa, yang berbeda dengan model tahun sebelumnya yang menurut Sayed lebih mudah dan praktis.

“Komisi VIII DPR RI sudah menyurati ke Wapres, agar penyaluran BSM agar lebih sederhana dan praktis”, ujar Sayed.

Hal lain, dengan anggaran Kementerian Agama yang besar, Komisi VIII meminta perhatian khususnya kepada Kakanwil Kemenag provinsi Aceh agar penggunaan anggaran untuk daerah-daerah pelosok jangan tidak tepat sasaran.

“Inspektorat Jenderal Kemenag dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan dan audit keuangan memiliki keterbatsan SDM menjangangkau wilayah kerja Kemenag yang luas”, ujar Sayed.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII H. Hasrul Azwar, MM menilai bahwa pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan lancar dan tertib. Menurut Hasrul, Komisi VIII dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan haji tahun ini, salah satu aspek yang meningkat adalah pelayanan transportasi jemaah di Makkah yang lebih baik dengan armad bus yang baru.

“Penyelenggaraan haji tahun ini paling nyaman”, ujar Hasrul.

Bila ada kekurangan, menurut Hasrul adalah hal wajar, karena memindahkan 168.000 orang ke Makkah dalam waktu yang sama merupakan pekerjaan luar biasa.

Mensikapi persoalan tunjangan guru honorer yang belum dibayar, Hasrul mengatakan bahwa ini merupakan hutang negara kepada guru di seluruh Indonesia yang mencapai Rp.3,7 Triliun. Dari penjelasannya kepada Kakanwil dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenag Provinsi Aceh, Hasrul mengatakan bahwa pemerintah akan membayar bila BPKP sudah melakukan audit yang diperkirakan akan selesai hingga pertengahan bulan Nopember mendatang.

“ Pembayaran tunjangan akan dibayarkan bila selesai audit BPKP, melalui anggaran perubahan”, ujar Hasrul.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi VIII DPR RI Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, SE, Hj. Yetty Heryati, BA, SH, KH. Yunus Roichan, SH, M.HI, H. Sholeh Soeaidy, SH, H. Syofatillah M.S.sos, H.M. Busro, H. Raihan Iskandar, Lc, M.M. H. Ach. Fadil Muzzaki dan Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Drs. H. Ibnu Sa’dan. (dm).

Tags:

Daerah Lainnya Lihat Semua

Berita Lainnya Lihat Semua