Jakarta (Kemenag) --- Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Samsudin Anggiluli mengusulkan pembangunan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di daerahnya. Untuk keperluan tersebut, Samsudin menyatakan pihaknya siap menghibahkan sebidang tanah kepada Kementerian Agama.

Hal ini disampaikan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli saat bertemu Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kakanwil Kemenag Papua Barat Yan Kristianus Kadang beserta jajarannya.

“Kami memiliki tanah seluas 5 hektare yang memang disiapkan untuk pembangunan kampus pendidikan. Dan insyaAllah untuk MAK jika usulannya disetujui, kami menyiapkan 1 hektare, akan segera kami balik nama ke Kementerian Agama,” ungkap Samsudin, Senin (24/5/2021).

Samsudin menuturkan, keberadaan MAK menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Sorsel untuk memiliki SDM unggul dan takwa. “Anak-anak Papua ini perlu perhatian khusus. Diperlukan lembaga pendidikan yang bagus seperti MAK. Agar anak-anak Papua ini memiliki keterampilan yang bagus, dan juga pemahaman agama yang baik. Kami berharap Kemenag dapat membantu ini,” tutur Samsudin.

Dalam pertemuan tersebut selain membicarakan lembaga pendidikan keagamaan, Bupati Sorsel juga mengungkapkan masih terbatasnya rumah ibadah di sana. “Kami berharap, terkait rumah ibadah ini juga dapat menjadi perhatian Kemenag. Kami sebenarnya sudah pernah berencana dengan Ketua Sinode untuk membangun gereja. Tapi sampa saat ini anggaran Pemda masih terbatas, apalagi akibat adanya pandemi covid-19,” ujar Samsudin.

Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar menyambut baik rencana Pemkab Sorsel tersebut. “Selama ini, masalah pembangunan madrasah salah satunya adalah kepemilikan tanah. Bila Pemkab Sorsel sudah siap menghibahkan tanah, selanjutnya akan kita kaji peluang mendirikan MAK,” ujar Sekjen Nizar.

Apalagi, lanjut Nizar, Kabupaten Sorong Selatan merupakan daerah afirmasi program Kita Cinta Papua (KCP) yang menjadi amanah Presiden Joko Widodo. “Untuk daerah afirmasi, pasti menjadi prioritas pembangunan. Kabid madrasah Kanwil Papua Barat bisa mulai menyampaikan proposal. Karena kita tidak mau pembangunan madrasah tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik. Termasuk rencana penyiapan SDM pengajar yang berkualitas,” sambung Nizar.

Nizar juga menyampaikan, untuk pembangunan madrasah dapat diusulkan pembiayaan melalui anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). “Tapi perlu dicatat, bahwa salah satu syarat utamanya adalah tanah yang akan dibangun harus sudah atas nama Kemenag. Jadi kalau bisa, masalah administrasi itu segera diselesaikan, sambil kita mengusulkan (anggaran),”kata Nizar.

Sementara, terkait dengan pembangunan rumah ibadah, Nizar menyampaikan akan membicarakan hal tersebut dengan eselon I terkait serta mitra Kemenag untuk membantu pembangunan rumah ibadah. “Nanti kita coba bicarakan dengan Ditjen Bimbingan Masyarakat terkait dan mitra Kemenag. Misalnya, dengan BAZNAS dan BPKH yang memiliki pos untuk membantu pembangunan rumah ibadah,” jelas Nizar.