Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Persatuan Umat Buddha (Permabudhi) Prof Dr Philip K Widjaja, Ketua Pengawas Sudhamek dan jajaran pengurus.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Jakarta. Turut mendampingi Menag, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Pengawasan Abdul Qodir dan Kabag TU Pimpinan Thobib Al-Asyhar.

Dalam pertemuan tersebut, Menag bersama jajaran pengurus Permabudhi membahas digitalisasi pelayanan keagamaan dan rumah ibadah hingga tahun toleransi.

Dikatakan Menag, saat ini Kementerian Agama tengah berupaya meningkatkan layanan keagamaan, termasuk rumah ibadah lewat program transformasi digital termasuk data-data rumah ibadah umat Buddha di Indonesia.

"Misalnya ketika umat Buddha ingin mendatangi rumah ibadah di suatu daerah, mereka bisa melihat dari aplikasi, termasuk tokoh agama yang berada di tempat. Jadi masyarakat tinggal klik dan dengan cepat bisa mengetahui pelayanan keagamaan dan rumah ibadah seperti vihara bagi umat Buddha melalui aplikasi," ujar Menag, Rabu (3/11/2021).

"Kami ingin memberikan pelayanan keagamaan dan rumah ibadah secara digitalisasi. Karena selama ini data tersebut masih konvensional dan tidak update. Nah di sini kami memerlukan kerjasama Kementerian Agama dengan Permabudhi dalam mendukung transformasi digitalisasi lewat data-data rumah ibadah umat Buddha di Indonesia," sambung Gus Menteri.

Dijelaskan Menag, pendataan dan digitalisasi rumah ibadah merupakan bentuk afirmasi pemerintah terhadap umat beragama. Selain itu, program digitaliasi ini juga dapat meminimalisir rumah ibadah yang dijadikan tempat konsolidasi politik.

"Kami sebelumnya tidak memprediksi jika data rumah ibadah umat beragama di Indonesia selama ini masih konvensional sehingga aplikasi ini belum sempurna dari yang ditargetkan. Bagi saya umat beragama di Indonesia saat ini belum merasa mudah dalam mencari rumah ibadah melalui sebuah aplikasi," ujar Menag.

"Presiden Joko Widodo menginginkan tahun depan dicanangkan sebagai tahun toleransi. Presiden berharap jelang dicanangkannya tahun toleransi tersebut, jangan sampai ada kasus-kasus intoleransi yang muncul," tutup Menag.