Terima BPKH, Menag: Kami Sangat Terbantu

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini menerima kunjungan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Yuslam Fauzi dan Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu beserta jajaran.

Pertemuan silaturahmi di penghujung pengabdian anggota BPKH periode 2017-2022 tersebut berlangsung di ruang kerja Menteri Agama, Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta.

Dalam kesempatan itu, BPKH menyerahkan laporan tahunan tentang Pengelolaan Tata Kelola Untuk Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji 2021 kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

BPKH juga menyerahkan secara simbolis Hibah Aset BMH BPKH-Kemenag 2021-2022, Program Kemasalahatan BPKH-Kemenag, dan Integrasi Siskohat & Siskehat Generasi 2 kepada Menteri Agama. 

Turut mendampingi Menag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Staf Ahli Hukum dan HAM Menag, Abu Rokhmad, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo, Kepala Biro Humas Data dan Informasi (HDI) Akhmad Fauzin dan jajaran pejabat Ditjen PHU.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran BPKH yang selama ini berkoordinasi intens dengan Kemenag dalam menyukseskan penyelengaraan ibadah haji 2022. Menag mengaku pihaknya sangat terbantu dengan BPKH. 

"Terima kasih kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BPKH. Sekali lagi kami sangat terbantu dengan BPKH dan kami mohon maaf bila selama berkomunikasi dan kerjasama dengan Kemenag mungkin ada hal yang tidak diketahui BPKH dan sebaliknya," kata Menag, Rabu (8/9/2022).

"Selain masalah haji, BPKH juga telah menasarufkan dana kemaslahatan yang dirasakan dan menyentuh masyarakat," sambungnya.

Terkait penyelenggaraan haji ke depan, Menag mengatakan bahwa pihaknya saat ini secara intensif mendiskusikan biaya haji. Menurutnya, ke depan mulai didiskusikan opsi nanti menaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).  Selain aspek keuangan jemaah haji, diskusi yang berkembang juga mempertimbangkan aspek istitha'ah.

Tantangan lainnya adalah tren kebijakan Saudi dalam mencapai visi Saudi 2030. Indikasinya mengarah pada liberalisasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Kami akan mengundang Menteri Haji dan Umrah Saudi untuk datang ke Indonesia pada Oktober 2022 yang akan membahas dan mendiskusikan banyak hal termasuk bagaimana pemerintah kerajaan Saudi mengelola jemaah haji," tutup Menag.