Bogor (Kemenag) --- Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Nizar Ali menegaskan bahwa pembuatan SOP komunikasi publik untuk menangani kasus yang berkaitan dengan Kemenag sangat diperlukan. Sebab, persoalan yang ditangani Kemenag memiliki sensitivitas tinggi.

"Persoalan esensi manusia, idiologi, keyakinan akan selalu menjadi magnitude dan perhatian publik. SOP ini perlu dibuat agar terhindari dari distorsi pesan dan memicu framing yang tidak diinginkan," ujar Nizar dalam Rakornas Kehumasan Kemenag di Bogor, Rabu (21/9/2022). Dalam kesempatan ini Nizar menyampaikan arahan secara daring.

Hadir dalam Rakornas, para pranata Humas yang berasal dari Unit Eselon I Kemenag, Kanwil Kemenag Provinsi, serta Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Nizar menuturkan, setidaknya ada tiga konsep komunikasi yang harus jadi dasar pengetahuan bagi humas Kemenag. Pertama, komunikasi satu arah. Yaitu dengan mengintensifkan informasi yang ingin disampaikan ke publik melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki seperti sosial media.

"Produk informasi disusun terencana dan berkelanjutan di antaranya dengan membuat editorial plan yang disepakati," terang Nizar.

Kedua, komunikasi sebagai bentuk interaksi. Yaitu perlu dibuatnya SOP untuk merespon tanggapan netizan di sosial media Kemenag.

"Sejauh ini, harus kita akui, daya respons kita terhadap netizen di media sosial bisa dikatakan rendah. Interaksi melalui respon atas pertanyaan netizen selain membantu menjernihkan dan menjawab kebutuhannya, juga dapat meningkatkan engagement kita," tutur Nizar.

Ketiga, Komunikasi sebagai bentuk transaksi. Yaitu dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan diterima oleh netizen.

"Harapannya, netizen yang menerima pesan kita selanjutnya mentransmisikan informasi tersebut melalui jejaring, pengikut yang dimilikinya. Tentu kita tidak harus baper bila ada gestur yang kurang baik atas informasi yang kita buat, media sosial adalah ruang terbuka seseorang mengekspresikan dirinya," tutup Nizar.