Jakarta (Kemenag) --- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nizar Ali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag untuk terapkan pola birokrasi yang melayani, bukan dilayani.

Pesan ini disampaikan Nizar saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Kristen Tahun 2023 di Jakarta.

“Pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan istilah good governance, bekerja sesuai system yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” tegas Nizar di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

“Selama ini pengelolaan pemerintahan memiliki pola birokrasi elit, para birokrat menuntut dilayani. Seiring perubahan zaman dan sejalan revolusi mental, pengelolaan pemerintahan berubah menjadi pola birokrasi populis yang harus melayani, bukan dilayani,” lanjutnya.

Nizar juga minta agar penguatan moderasi beragama terus digalakkan. Selain pemahaman, pengamalan nilai-nilai Moderasi Beragama harus menjadi nafas utama dalam setiap program.

“Menteri Agama telah menyatakan bahwa moderasi beragama menjadi program prioritas yang wajib diimplementasikan di seluruh jajaran Kementerian Agama, termasuk Ditjen Bimas Kristen,” kata Nizar.

Nizar yakin bahwa implementasi nilai-nilai moderasi beragama akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja yang berintergritas. “Nilai-nilai ajaran agama harus menjadi landasan spiritual, etika dan moral untuk membangun masyarakat. Agama juga harus menjadi sumber inspirasi dan panduan dalam membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat,” jelas Nizar.

”Laksanakan tugas fungsi masing-masing. Jangan habiskan waktu mengomentari pelaksanaan tugas fungsi unit lainnya. Dengarkan dengan jernih perkembangan kebutuhan publik pada layanan keagamaan,” tandasnya.