Jakarta (Kemenag) --- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama mulai mengimplementasikan peta jalan kemandirian pesantren (PJKP). Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan diklat manajemen usaha dan bisnis pesantren.

Pada tahap awal, diklat diberikan kepada sembilan pesantren yang menjadi pilot project program kemandirian pesantren, yaitu: As'adiyah (Kaltara), Nahdlatul Ulum Maros (Sulsel), Dayah Darul Atiq (NAD), Qomarul Huda (NTB), Al Imdad (Yogyakarta), At Tahdzib (Jatim), Tarbiyatul Banin Cirebon (Jabar), Al Amin (Riau), serta Raudatul Mubtadiin (Jateng).

Workshop Implementasi Program Kemandirian Pesantren berlangsung dua hari, 2-3 Juni 2021 di Jakarta. Workhsop dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani. Hadir, seluruh Staf Khusus Menteri Agama Muh Nuruzzaman, Abdul Rochman, Ishfah Abidal Aziz dan Wibowo Prasetyo. Hadir juga Tenaga Ahli Hasanuddin Ali, Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghofur, dan Kepala Subdit Pend Pesantren Basnang Said.

Hadir sebagai narasumber, Dr Dianta Sebatang, kepala inkubator bisnis UNJ, SAVIC ALI dari NU Online, dan Yuswohadi dari Avander Jakarta.

Tenaga Ahli Menag yang membidangi Kemandirian Pesantren, Hasanuddin Ali menyampaikan, mengatakan, workshop ini sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang telah dirilis pada awal Mei 2021. "Kita juga sudah menyusun langkah ke depan, dimana sembilan pesantren pilot project akan mendapatkan pendampingan, bimbingan, terkait sektor ekonomi yang pesantren miliki atau yang akan dikembangkan," ujar Hasanuddin Ali di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Rhamdani menyampaikan pentingnya pesantren untuk mengenali segala potensi yang dimilikinya, baik itu potensi yang mendukung atau menghambat pemberdayaan ekonomi di Pesantren.

"Pesantren perlu melakukan environmental scanning atau pemindaian lingkungan demi mengidentifikasi unsur-unsur eksternal dan internal strategis yang akan menentukan masa depan kemandirian ekonomi Pesantren," ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa kang Dhani, faktor-faktor yang mendukung kemandirian pesantren harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga berdampak optimal, Sementara faktor yang menghambat bisa dikonstruksi ulang agar menjadi faktor yang mendukung.

Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghofur, menambahkan, kemandirian pesantren harus dimulai dari perubahan mindset dan penanaman nilai-nilai wirausaha di dalamnya. Waryono berharap pesantren yang menjadi pilot projek program kemandirian pesantren mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, dan pada gilirannya menjadi mentor bagi pesantren lain untuk melakukan hal yang sama dalam membangun kemandirian ekonomi.