Penutupan Munas II Permabudhi, Ini Empat Pesan untuk Persatuan Umat Buddha Indonesia

Tangerang (Kemenag) --- Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) berakhir. Munas kali kedua ini ditutup Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Wamenag berharap Permabudhi terus menjalankan perannya yang sangat vital sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. “Banyak peran yang dapat dilakukan Permabudhi, di antaranya menjadikan agama sebagai sumber inspirasi, landasan berpikir dan kaidah penuntun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan, bernegara,” pesan Wamenag di Tangerang, Minggu (25/9/2022). 

Hadir, Bhikkhu Sangha, Dewan pengawas Permabudhi Budi Setiawan, Ketua umum Permabudi 2022 – 2026, Philip K. Widjaja, Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, Kepala Biro Analis Intelijen Hariyanta, Setditjen Bimas Buddha Nyoman Suriadarma, Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tanaya, serta para pimpinan majelis.

“Terus jaga Indonesia dari upaya yang mencederai kesepakatan nasional, terus lakukan penguatan dan pemberdayaan umat, baik melalui bidang ekonomi, pendidikan, dan lainnya,” sambung Wamenag.

Di hadapan peserta munas, Wamenag menyanpaikan empat pesan untuk Permabudhi dan umat Buddha. Pertama, Permabudhi perlu terus teguh dalam menjaga dan mendorong pengarusutamaan moderasi beragama. Menurutnya, ini merupakan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Komitmen yang harus terus dijaga, kata Wamenag, yaitu cara berfikir, bersikap dan bertindak secara moderat, tidak berlebihan dan tidak juga berlaku masa bodoh, dan tidak rigid dalam berpikir dan tidak terlalu longgar/permisif. Komitmen untuk tetap menjadikan prinsip jalan tengah sebagai cara berfikir, bersikap, dan bertindak juga harus tetap menjadi pedoman dalam setiap kiprah Permabudhi di masa yang akan datang. 

“Hal ini sudah menjadi bagian dari nilai-nilai luhur agama Buddha yang berprinsip jalan tengah sebagaimana ajaran yang telah dipraktikan Pertapa Sidharta untuk mencapai Penerangan Agung menjadi Buddha,” tegasnya. 

Kedua, Permabudhi perlu terus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan. Prinsip yang bisa dijadikan landasan adalah melakukan continuous improvement, melakukan perbaikan menuju yang lebih baik secara terus menerus, perbaikan yang berkelanjutan. 

“Melalui upaya perbaikan secara berkelanjutan tersebut diharapkan Permabudhi semakin lebih baik dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi sebagai pelayan umat dan fungsi sebagai mitra pemerintah,” tuturnya.

Ketiga, Permabudhi agar terus mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sumber daya manusia, baik melalui pendekatan pendidikan agama dan keagamaan, maupun pemberdayaan ekonomi keumatan melalui dana sosial keagamaan.

Keempat, Permabudhi hendaknya selalu memegang fungsi utamanya sebagai organisasi keumatan dan kemasyarakatan. Tentunya dengan menggali dan mengembangkan segenap potensi umat Buddha untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wujud toleransi dan persaudaraan.

“Kesampingkan unsur primordialitas dan etnisitas. Jadikan perbedaan dan keberagaman sebagai perajut harmonisasi di tengah kehidupan masyarakat yang pluralistik ini,” tandasnya.