Jakarta, 4/7 (Pinmas) - Pengamat hubungan internasional CSIS Rizal Sukma mengatakan, bahwa dialog lintas agama (interfaith dialog) yang selama ini aktif dilakukan oleh sejumlah pemuka agama adalah hal yang sia-sia jika tidak diadaptasi oleh pemerintah. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Rizal Sukma pada acara seminar dan peluncuran buku "Different Societies, Shared Futures: Australia, Indonesia and the Region" di gedung CSIS Jakarta, Selasa. "Dialog lintas agama hanya penting jika pemerintah mau mendengarkan hasil dari dialog tersebut tetapi karena selama ini pemerintah tidak mendengar, maka menjadi tidak penting," katanya.

Menurut Rizal, sesungguhnya yang utama bukanlah dialok lintas agama, melainkan dialog mengenai kerjasama lintas agama. "Kerjasama lintas agama untuk hal-hal yang jauh lebih konkrit seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain dari pada para ulama membicarakan agama yang sudah jelas berbeda," katanya. Rizal mengatakan, melalui kegiatan yang jauh lebih nyata di tengah masyarakat langsung maka dialog lintas agama akan lebih terasa daripada hanya berupa seminar.

"Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan peran para pemuka agama karena para pemuka agama lah yang sesungguhnya sangat berperan dalam membangun perasaan saling memahami lintas agama namun akan jauh lebih berguna jika melalui langkah-langkah konkrit di masyarakat. Saya kira kegiatan yang nyata itu yang hendaknya diperbanyak," kata Rizal sambil mencontohkan bagaimana Muhammadiyah bekerja sama dengan Gereja di Australia untuk menolong anak-anak Aceh pasca tsunami.

Menanggapi pernyataan Rizal, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ali Alatas berpendapat bahwa dialog lintas agama adalah suatu elemen yang penting dalam kehidupan asalkan ada dukungan dari pemerintah. "Saya kira penting karena dibutuhkan pemahaman yang jauh lebih baik lintas agama namun itu akan efektif sepanjang pemerintah mengakomodasi hasil dialog. Pertama kali ide mengenai dialog lintas agama ini dilontarkan sempat diragukan juga namun yang penting bukan dialognya tapi bagaimana pemerintah mendengarkan masukan dari `the other side` itu," katanya.

Menurut Alatas, manfaat dan efektivitas dialog lintas agama akan maksimal jika pemerintah mampu menerjemahkan pemahaman baru itu ke tataran kebijakan bukan hanya kesimpulan-kesimpulan yang bias. "Saya rasa inilah yang masih harus terus didiskusikan, mencari program-program yang jauh lebih konkrit bukan cuma pemahaman yang lebih baik saja tentang agama lain karena selama tidak diterjemahkan ke langkah-langkah yang konkrit maka hanya akan merupakan pengulangan saja dari tahun ke tahun," katanya. Sementara itu Sekjen Indonesian Committee on Religion and Peace (IComRP) Theo Philus Bela mengatakan bahwa dialog lintas agama tetap diperlukan untuk membangun pemahaman di kalangan masyarakat yang majemuk.

"Saat ada ribut-ribut kasus 42 warga Papua minta suaka ke Australia, para pemuka agama juga diminta pendapatnya," katanya. Dia juga menyesalkan pemberitaan media yang kadang terlalu banyak memberikan porsi pada orang-orang seperti ustadz Abu Bakar Ba`asyir dan melupakan sepak terjang para pemuka Islam moderat dalam membentuk citra Islam di dunia barat. Sependapat dengan Alatas, Dubes Australia untuk Indonesia Bill Farmer mengatakan dialog lintas agama merupakan elemen yang penting dan perlu dukungan dari pemerintah agar lebih efektif.(Ant/Myd)