Jakarta (Kemenag) --- Presiden RI Joko Widodo berikan apresiaai kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelesaikan pemeriksaan LKPP tahun 2019.

"Saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya dan apresiasi atas kerja keras BPK dalam menyelesaikan pemeriksaan LKPP tahun 2019," ujar Presiden yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di acara penyerahan LHP atas LKPP 2019 dari BPK RI ke Presiden RI, Senin (20/07).

Dikatakan Presiden, pemerintah dan pimpinan BPK memiliki komitmen yang sama. Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab. Harus dikelola dengan transparan, dikelola sebaik-baiknya serta digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat.

Kedua, tata kelolanya harus baik, manajemennya harus baik, sasarannya harus tepat dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas melalui proses yang cepat dengan manfaat maksimal untuk rakyat.

"Kecepatan itu sangat penting apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi saat ini. Percuma kita memiliki anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat, ada rakyat menunggu, ada rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan," kata Presiden.

"Sekali lagi dibutuhkan langkah yang cepat langkah yang tepat, langkah yang efisien, yang tidak boleh dilupakan akuntabilitas, itu penting sekali. Apalagi di tahun 2020 ini disaat krisis kesehatan dan krisis ekonomi, banyak langkah ekstra ordinari yang harus dilakukan pemerintah," tandasnya.

Wujud langkah ekstra ordinari yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid. Untuk pemulihan ekonomi nasional, ini juga membutuhkan dana yang sangat besar.

Untuk itu Presiden mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat tapi juga tepat, tapi juga harus akuntabel. Presiden juga berharap dukungan dan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini dapat berjalan baik tanpa ada masalah di kemudian hari.

"Dan juga saya telah perintahkan kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah aktif, BPKP, LKPP harus mampu menjadi bagian dari percepatan. Dan pada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan kpk aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel," tegas Presiden.

Presiden bersyukur, pemerintah dalam empat tahun berturut-turut sejak 2016 sampai 2019, dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapat WTP juga meningkat, dari 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 di tahun 2019.

"Saya minta kepada seluruh Menteri dan Lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, sebagai parameter reform dan sebagai parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," jelasnya.

Kepada para menteri dan lembaga yang sudah mendapat opini WTP, Presiden minta agar dipertahankan preatasinya, tetapi juga tetap melakukan reform. Sektor yang belum baik, segera diperbaiki. Kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini WDP, wajar dengan pengecualian dan disclamer agar secepatnya melakukan perbaikan, terobosan, dan langkah perubahan yang signifikan.

"Saya akan ikuti terus. Saya akan monitor terus dari waktu ke waktu apa saja langkah langkah yang telah dilakukan para menteri dan lembaga, langkah perbaikan betul-betul harus kongkrit, nyata, sehingga keuangan rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Uang yang dikeluarkan untuk rakyat bisa dimanfaatkan oleh rakyat," tandasnya sebelum menutup sambutan.

Menteri Agama Fachrul Razi, hadir mengikuti acara penyerahan LHP bersama para Menteri lainnya dan Kepala Lembaga secara virtual.