Mataram, 14/8 (Pinmas) - Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Mahfudz mengatakan, penolakan masyarakat Bayan, Lombok Barat bagian utara atas pembangunan pura tebesar kedua di Asia cukup beralasan, karena tidak memiliki izin. Kepada wartawan seusai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin dia menjelaskan, akhir pekan lalu saya bersama Komisi E DPRD NTB meninjau lokasi rencana pembangunan pura tersebut. Panitia pembangunan pura ketika diminta penjelasan tentang izin rencana pembangunan tempat ibadah bagi umat Hindu itu, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, sehingga diimbau untuk menghentikan pembangunanya.

Penghentian rencana pembangunan pura tersebut dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kerukunan umat beragama di daerah ini cukup bagus.Pihak Kanwil Depag NTB sendiri belum mengetahui adanya rencana pembangunan pura terbesar di Asia, sehingga ketika membaca di surat kabar merasa terkejut. Apalagi sudah ada isu penolakan dari masyarakat, sehingga apapun alasannya hal itu harus dimusyawarahkan bersama untuk keselamatan semua pihak. Sebelumnya ada laporan tentang adanya rehabilitasi dan perluasan pembangunan pura di Bayan, tetapi setelah dilihat ternyata bukan perluasan tetapi pembangunan baru, karena letaknya cukup jauh dari lokasi pura yang sudah ada. "Di NTB terdapat ribuan tempat ibadah dan yang paling banyak adalah masjid, menysul pura, gereja dan vihara," katanya.

Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB, I Gede Kusmayadi ketika dihubungi mengakui, bahwa saat ini di Desa Senaru, Kecamatan Bayan tengah dibangun pura diatas areal lahan sekitar empat hektar dengan perkiraan dana sebesar Rp4 miliar. Pembangunan pura tersebut sudah disetujui oleh masyarakat setempat, termasuk masyarakat muslim yang ada di sekitar lokasi pembangunan pura tersebut.Pura tersebut tidak hanya diperuntukan untuk umat Hindu di sekitar Bayan, tetapi juga untuk Pulau Lombok bahkan ada umat Hindu yang berasal luar daerah terutama Bali yang datang ke pura tersebut Menanggapi penghentian tersebut, Kusmayadi menyatakan, bahwa sebenarnya pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitarnya, sehingga mengapa harus dihentikan pembangunannya.(Ant/Ims)