Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hadir mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Senin (5/12/2022).

Wapres mengapresiasi pencanangan reformasi tematik. Menurutnya hal tersebut perlu didorong untuk menuju prioritas nasional, terkait penuntasan kemiskinan, kemudahan investasi, maupun prioritas lainnya yang berkaitan dengan kemudahan kepada masyarakat.

"Artinya, semua mutlak harus mendukung reformasi birokrasi tematik ini. Layanan publik harus dikembangkan antar instansi, agar bisa memecahkan permasalahan dengan kongkrit, " ungkap Maruf Amin.

Ia juga mengapresiasi seluruh instansi dan lembaga yang telah menyederhanakan birokrasi sehingga masyarakat terbantu. Ia pun menilai sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang masih berbelit dan kurang dinamis.

"Pola kerja tersebut telah mengakar di birokrasi kita. Kita perlu mengubahnya. Jika tidak pasti akan tertinggal, karena persaingan antar negara semakin ketat," ujarnya.

Wapres pun berharap ke depan MPP bisa semakin berkembang dan semakin berkualitas. Karena itu, KemenPAN RB sebagai koordinator, agar lebih dinamis dengan digitalisasi. Tak hanya itu, untuk mendukung kualitas pelayanan, Wapres juga meminta adanya sinkronisasi antar instansi dan juga melakukan deregulasi yang berpotensi menghambat.

Ucapan terima kasih juga diucapkan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Annas kepada seluruh instansi, baik kementerian, lembaga atau pemda atas komitmen, dedikasi, serta loyalitas kepada bangsa dan negara, dan masyarakat dalam memberikan layanan terbaik, sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Kesempatan ini diharapkan menjadi momentum baik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sehingga bisa berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Annas.

Pada kegiatan ini, secara seremoni diresmikan 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di 26 Kota dan Kabupaten. Saat ini total 103 MPP telah berdiri di seluruh Indonesia.

Kementerian Agama sendiri sudah menjadi bagian pada MPP di beberapa kota dan provinsi. Beberapa kegiatan Kemenag yang bisa dilakukan di MPP, misalnya: pelayanan haji dan umrah, konsultasi sertifikasi halal, dan beberapa pelayanan lainnya.

Hal tersebut merupakan bentuk kongkrit kolaborasi antar sektor menuju integrasi pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.