Kemsetneg Jadikan Kemenag Benchmarking SIM Reformasi Birokrasi

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) mengapresiasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Reformasi Birokrasi (RB) yang dimiliki Kementerian Agama (Kemenag). Karenanya, Kemsetneg bermaksud menjadikan Kemenag sebagai benchmarking (tolok ukur) pelaksanaan RB. 

Hal ini diungkapkan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemsetneg Andri Kurniawan saat beraudiensi secara virtual dengan Kemenag. “Kami melihat Kemenag menjadi lembaga yang sistem informasi RB nya sudah berjalan. Jadi memang inti dari permintaan kami ini untuk mengetahui bagaimana pola pelaksanaan RB di Kementerian Agama, juga disesuaikan dengan sistem informasinya,” ungkap Andri Kurniawan, Selasa (16/3/2021). 

Andri berharap ke depan dengan penerapan sistem informasi, dapat mendorong peningkatan kualitas RB di Kemsetneg. “Apalagi kita tahu bahwa RB ini sudah cukup lama dilakukan. Namun sebenarnya di Kemsetneg, RB sendiri baru masuk dalam tusi struktural. Karena sebelumnya ini dilaksanakan oleh pokja,” ungkap Andri. 

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Karo Ortala) Kemenag Priyono menyambut baik maksud dari Kemsetneg. “Kami merasa tersanjung, dan tentu bersedia serta terbuka untuk berbagi pengalaman untuk bersama-sama mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan,” ungkap Priyono. 

Priyono mengungkapkan, Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi (SIM RB) yang ada di Kemenag merupakan transformasi yang dilakukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi (Pokja RB) Kemenag, berupa aplikasi untuk memonitor pergerakan RB di seluruh satuan kerja (satker). 

“Kurang lebih ada 4.593 satker di Kementerian Agama. Jadi mengurusnya sangat luar biasa, oleh karena itu kami berupaya terus untuk step by step melakukan bimbingan serta pendampingan RB. Maka SIM RB ini menjadi solusi yang dihadirkan,” tutur Priyono. 

Saat ini menurut Priyono, SIM RB sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi tata laksana yang digunakan. Seperti aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI), Sistem Informasi Agen Perubahan (SIAPe), Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG), dan sebagainya.