Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menilai terdapat perbaikan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Agama. Ini ditandai dengan membaiknya tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenag.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB Didid Noordiatmoko saat Exit Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Kami melakukan evaluasi di Kemenag lebih dari satu bulan. Hasil evaluasi kami, secara umum dapat disimpulkan, terdapat perbaikan tata kelola pemerintahan di Kementerian Agama. Dari tahun ke tahun, ada perbaikan. Dengan demikian, jika kami bicara reformasi birokrasi, ada perbaikan di Kemenag,” ungkap Didid, Senin (23/12).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama Pusat, Kakanwil Kemenag dan Kakankemenag Kabupaten Kota se-Jabodetabek.

Didid mengapresiasi kemajuan yang telah terjadi di Kementerian Agama.Tak hanya tata kelola pemerintahan, Didid juga mengapresiasi kemajuan Kemenag dalam hal akuntabilitas kinerja maupun zona integritas.

“Jika kita bicara akuntabilitas kinerja, itu bicara antara kinerja dengan penggunaan anggaran. Ini juga menjadi lebih baik. Berkaitan dengan zona integritas, ini juga lebih baik,” kata Didid.

Hal ini ditunjukkan dengan lima satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dua tahun sebelumnya. “Sebelumnya pada tahun 2018 ada tiga satker, sebelumnya lagi pada 2017 dua satker. Ini jelas ada kemajuan,” ujar Didid.

“Namun, jika kami boleh kami meminta, akan lebih ideal jika unit-unit Jabodetabek ada yang dapat menjadi WBK. Karena unit-unit ini yang paling dekat dengan pusat pemerintahan, dan dapat menjadi etalase pelayanan publik,” imbuh Didid.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal M. Nur Kholis Setiawan menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenag. Di tahun 2014 Indeks RB Kemenag bernilai 54,83 dan masuk kategori CC. Untuk tahun 2015 sebesar 62,28 (predikat B); tahun 2016 sebesar 69,14 (predikat B); tahun 2017 sebesar 73,27 (predikat BB) dan tahun 2018 sebesar 74,02 (predikat BB).

“Di tahun 2019 ini kita berharap nilainya juga akan meningkat. Sebelumnya, kita telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan hasil nilai 82,9 atau kategori A,” jelas Nur Kholis.