Surabaya (Kemenag) --- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi upaya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengakselerasi sertifikasi halal. Apresiasi ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto saat menjadi narasumber dalam Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di Surabaya, Jawa Timur.

“Public hearing yang dibuat BPJPH ini sangat baik karena dapat menambah wawasan pelaku usaha tentang proses dan pentingnya sertifikasi halal. Kita berharap ini dapat mengakselerasi banyaknya produk bersertifikat halal,” ujar Hadiyanto, di Surabaya, Senin (5/9/2022).

Hadiyanto menuturkan, saat ini pemerintah terus mendorong perkembangan ekosistem halal nasional. Hal ini sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal nomor satu dunia pada 2024. “Prioritas kita mendorong pengembangan produksi produk halal nasional, dengan pelaku UMKM menjadi pemeran utama,” ungkap Hadiyanto.

Apresiasi senada disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan (Disperindag) Jawa Timur Drajat Irawa. Ia menyampaikan, selaras dengan akselerasi sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH, Jawa Timur membangun sistem informasi produk halal (SIP Halal). Beliau juga berterima kasih kepada BPJPH atas adanya upaya akselerasi halal.

"Adanya SIHalal, Public Hearing dan Temu Konsultasi, dan upaya-upaya BPJPH yang ada dapat mendorong perekonomian di Jawa Timur," ucap Drajat.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengajak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk segera mensertifikasi halal produknya. Apalagi, lanjut Aqil, saat ini BPJPH sedang membuka fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahap 2.

"Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahap 2 ini tersedia kuota sebanyak 324.834. Kami buka dari 24 Agustus sampai 17 September 2022," ujar Aqil Irham.

Data produk halal di Jawa Timur (Jatim) 67% untuk usaha mikro. “Kami berharap ada adanya akselarasi di Jawa Timur, karena termasuk yang salah satu terbesar selain Jawa Barat dan Jawa Tengah,” tutur Aqil.

Untuk itu, Aqil juga mendorong Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) yang ada di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur untuk berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait guna percepatan sertifikasi halal. "Saya harap antar satgas halal, dinas terkait, dan lembaga terkait dapat berkolaborasi dan bersinergi bersama secara efektif menyusun strategi akselarasi halal agar hasilnya maksimal," harap Aqil Irham yang hadir secara daring dalam public hearing tersebut.

Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH di Jawa Timur merupakan Public Hearing ke-29 dari rencana 30 di seluruh Provinsi Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 pelaku usaha maupun stake holder Jaminan Produk Halal (JPH) di Jawa Timur. (Tim Jurnalistik MSIB Batch 3)