Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama bersama Komite III DPD RI hari ini menggelar rapat kerja membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 M/1443 H, Realisasi Program Kerja Kementerian Agama Tahun 2022 dan Rencana Kerja Kementerian Agama Tahun 2023.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dan dihadiri tiga Wakil Ketua yakni Evi Apita Maya, Habib Ali Alwi dan Muslim M Yatim serta sejumlah anggota DPD itu di gelar di ruang rapat Komite III DPD RI, Komplek DPD, Senayan, Jakarta.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi yang hadir mewakili Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja tersebut didampingi pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama.

Tampak di antaranya Dirjen PHU Hilman Latief, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani dan pejabat eselon I dan II lainnya.

"Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan permohanan maaf dari Menag Yaqut Cholil Qoumas yang tidak bisa hadir dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI. Penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Komite III DPD RI terhormat, yang senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan kehidupan dan kerukunan umat beragama dan layanan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia," kata Wamenag mengawali pertemuan dengan Komite DPD RI, Selasa (13/9/2022).

Terkait penyelenggaraan ibadah haji, dikatakan Wamenag secara umum, berjalan dengan baik dan lancar. Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur, telah diupayakan selama 73 hari.

Walaupun penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih diselenggarakan dalam pandemi Covid-19, namun seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan tetap dapat menjaga kesehatannya hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji.

Wamenag menambahkan, jumlah jemaah haji Indonesia yang berangkat tahun ini sebanyak 99.886 orang. Ini merupakan rombongan terbesar di antara negara-negara yang memberangkatkan jemaah haji. Jumlah tersebut terbagi menjadi haji reguler sebanyak 92.668 orang dan haji khusus sebanyak 7.218 orang.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komite III DPD RI yang terhormat, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridloi ikhtiar kita semua," tandasnya.

Kepada ketua dan anggota Komite III DPD RI, Wamenag memaparkan pagu anggaran tahun 2023 Kementerian Agama. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dijelaskan wamenag Kementerian Agama pada tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp70.446.036.880.000,-.

"Nilai pagu anggaran ini naik sebesar Rp3.992.828.394.000,- atau 6,01% jika dibandingkan dengan pagu alokasi APBN tahun 2022 Kementerian Agama sebesar Rp66.453.208.486.000,-" kata Wamen.

Menurut Zainut Tauhid kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan yang signifikan pada jenis pengeluaran belanja operasional pegawai yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji lainnya, dan pada jenis pengeluaran belanja non operasional untuk pemenuhan prioritas nasional antara lain BOS majemuk, BOP Pendidikan, BOPTN, insentif penyuluh non PNS, penambahan biaya untuk pelayanan akomodasi dan konsumsi petugas haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, akibat perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang layanan sistem paket pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M, dan penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pagu Anggaran Kementerian Agama Tahun 2023 akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang tercakup dalam dua fungsi, yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan.

"Kami mengharapkan perhatian dan dukungan pimpinan dan anggota Komite III DPD RI yang terhormat, dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan kerukunan umat beragama, kualitas pendidikan agama dan keagamaan, serta upaya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama," ujar Wamen.

Usai paparan Wamenag, rapat kerja dilanjutkan dengan sesi dialog dan mendengar aspirasi dari anggota Komite III DPR RI.

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengatakan terkait dengan implementasi program kerja Kemenag 2022-2023, Komite III DPD RI melalui tim kerja bidang keagamaan bersama Kemenag akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja di seluruh provinsi.

"Kami mengharapkan sinergi, kerja sama dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program dan kebijakan Kemenag di daerah secara teknis akan dikoumunikasikan lebih lanjut. Disamping itu, Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Kementerian Agama secara proporsional," harap Hasan Basri.