Mataram (Kemenag) --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk mendukung percepatan sertifikasi halal.

Apresiasi ini disampaikan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki saat menghadiri Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendamping Proses Produk Halal, di Senggigi Mataram. “Kami amat mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang bersedia mendukung proses percepatan sertifikasi halal,” ujar Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki, Selasa (16/8/2022).

Mastuki juga mengatakan, sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan halal merupakan sebuah keniscayaan. Pelaksanaan Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendamping PPH tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan dukungan riil berbagai pihak melalui Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk percepatan sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare). Kegiatan di NTB ini, lanjutnya, adalah provinsi ke 18 yang telah dikunjungi BPJPH sepanjang 4 bulan ini dengan melaksanakan roadshow ke berbagai daerah.

"Artinya bahwa kami sangat sangat ingin menjadikan gerakan JPH khususnya percepatan sertifikasi halal itu juga menjadi keterlibatan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta dinas-dinas yang berada di bawah otoritas dan tanggungjawab dari Pemda," lanjut Mastuki menjelaskan.

"Ini bagian yang menjadi ranah tugas bersama, bukan hanya tugas BPJPH saja. BPJPH menjadi leading sector untuk memastikan JPH di Indonesia terlaksana dengan baik dan sertifikasi halal di Indonesia berjalan secara maksimal," pungkasnya.

Menurut Mastuki, setidaknya ada dua alasan mengapa percepatan sertifikasi halal telah menjadi program dan tanggungjawab bersama bagi seluruh stakeholder JPH di Indonesia. "Pertama, Presiden dan Wakil Presiden RI menghendaki agar Indonesia pada tahun 2024 menjadi pusat produsen produk halal terbesar bukan hanya di OKI atau ASEAN saja, tapi di dunia. Kedua, Wapres RI selalu menyampaikan dan mengkampamnyekan bahwa Indonesia harus menjadi kiblat dari produk halal dunia," ungkap Mastuki.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Madani Mukarom menyatakan dukungannya untuk mendorong percepatan sertifikasi halal."Alhamdulillah sampai saat ini BPJPH Kementerian Agama RI terus menggalakkan gerakan sertifikasi halal secara gratis bagi para pelaku UMK," kata Madani

"Dan alhamdulillah Kementerian Agama juga akan menargetkan 15 ribu (pelaku usaha) untuk pendampingan sertifikasi halal (bagi UMK di NTB)." lanjut Madani disambut tepuk tangan antusias seratus peserta yang hadir.

Program percepatan sertifikasi halal tersebut menurutnya sangatlah relevan dengan upaya pengembangan usaha pariwisata berbasis syariah di NTB. Terlebih, lanjutnya, NTB telah mendapatkan legalitas dunia sebagai destinasi wisata halal dunia.

"Insya Allah sertifikasi produk halal UMK ini akan berimplikasi positif dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional dan menjadi penguatan bagi kebangkitan UMK yang telah dua tahun terdampak pandemi Covid-19," tandas Madani.

Hadir dalam kegiatan Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB M Zaidi Abdad, serta Ketua Satgas Halal Provinsi NTB Safaruddin. Kegiatan juga menghadirkan sejumlah narasumber coaching clinic bagi pelaku UMK dari BPJPH, BKPM OSS, dan Lembaga Pendampingan PPH. Hadir pula sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi, halal center, lembaga fasilitator sertifikasi halal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, BPOM, Bank Indonesia, dan organisasi masyarakat.