Yogyakarta (Kemenag) --- Sesuai target yang ditetapkan sejak awal, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2022 memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah DIY dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Rekomendasi dijabarkan saat diskusi yang berlangsung di Aula Lantai lll Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Kamis (6/10/2022).

Hadir dalam kesempatan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, Dewo Isnu Broto Imam Santoso, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting PP Muhammadiyah Muhammad Jamaluddin Ahmad, Kepala Pusat Kebijakan Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara Dr Elly Fatimah, Pembimbing Dr Winanuning Tyas, serta 30 peserta PKN Tingkat ll termasuk Kakanwil Kemenag DIY Dr. Masmin Afif.

Tim PKN pertama dengan juru bicara Musta’in Ahmad menyampaikan perlunya Penguatan Moderasi Beragama lembaga pendidikan umum maupun agama dan keagamaan. “Dan ini akan dilakukan dua bulan bagi SMA/SMK piloting oleh Kemenag DIY, dimulai besok pagi,” ungkap Musta’in yang merupakan Kakanwil Kemenag Jateng ini.

Selain itu, rekomendasi yang diberikan adalah menguatkan Kampung Mandiri Budaya. “Kampung ini sebagai benteng pertahanan budaya dan kelestarian asli budaya Yogyakarta,” imbuhnya. Pihaknya juga menilai perlu adanya sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pembinaan Organisasi Masyarakat di DIY.

“Terakhir, perlu adanya penguatan media sosial dalam rangka konter narasi stigma negatif DIY khususnya yang berkaitan dengan teroris dan narkoba,” sambungnya. Khusus yang terakhir, ia meminta mempererat kerjasama dengan TNI, Polri, BIN, BNN dan BNPT.

Sementara Tim PKN kedua dengan juru bicara Akhmad Fauzin yang mengambil locus PP Muhammadiyah, meminta agar lebih meningkatkan layanan keumatan berbasis digital. “Muhammadiyah juga dapat meningkatkan digital culture mulai proses perencanaan anggaran organisasi hingga pertanggungjawaban kegiatan dan berbagai program yang dilakukan,” jelas Kabiro Humas Data dan Informasi Kemenag ini.

Ditambahkan, dalam segi strategi marketing publik, Muhammadiyah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan inovasi melalui media elektronik ke berbagai negara. “Hal ini sejalan dengan fokus Muhammadiyah dalam usaha internasionalisasi ke berbagai negara,” pungkas Fauzin.

Tanggapan dari Kesbangpol, meminta revisi penggunaan kata Provinsi untuk DIY. “Sebab sejak disahkan Undang-Undang Keistimewaan, kita tidak lagi menggunakan istilah provinsi,” ujar Dewo. Terkait regulasi, ia meminta agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika dapat dimasukkan dalam rekomendasi.

Sedang pihak PP Muhammadiyah mengakui rekomendasi peserta PKN ini sejalan dengan misi Muhammadiyah. “Hampir semua Rumah Sakit Muhammadiyah saat ini menyediakan Psiko spiritual channel yakni layanan digital dengan satu channel TV pada waktu tertentu untuk meningkatkan spiritualitas pasien yang sedang dirawat di RS,” jelas Jamal. (bap)