Haji 2022 Banyak Diapresiasi, Dirjen PHU: Perlu Evaluasi untuk Lebih Baik Lagi

Batam (Kemenag) --- Kemenag menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M di Batam, Kepulauan Riau. 

Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief bersyukur, haji 1443 H/2022 M bisa terselenggara dengan baik, meski waktu persiapannya cukup mepet. Kepastian kuota haji baru diinformasikan Arab Saudi pada pertengahan April. Sementara keberangkatan jemaah haji mulai 4 Juni 2022.

"Haji 2022 sudah ditutup 18 Agustus 2022 oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Kita merasa bahagia, perhelatan yang begitu besar dan harus disiapkan dalam waktu yang tidak panjang, selesai dilakukan. Semua bisa dilaksanakan karena kita punya pahlawan di banyak tempat," terang Hilman Latief saat memberikan sambutan secara daring, Selasa (30/8/2022).

Menurut Hilman, pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan mendapat apresiasi dari jemaah. Banyak kepuasan yang mereka dapatkan. Banyak hal yang sebelumnya tidak dibayangkan jemaah, terselenggara dengan baik. Sehingga, mereka merasa puas dan memberikan apresiasi.

"Kita tidak berbangga berlebihan. Masih ada catatan yang perlu diperhatikan ke depan. Perlu evaluasi untuk lebih baik lagi," tegas Hilman.

Hilman menilai Rakernas Evaluasi ini menjadi forum penting buat seluruh stakeholders untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Sebab, di balik kepuasan jemaah, tentu masih ada kekurangan dan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian ke depan.

Dirjen PHU misalnya menyebut soal biaya haji. Menurutnya, perlu difikirkan skema terbaik untuk menjaga  keberlangsungan perjalanan ibadah haji, sekaligus keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. 

Tahun depan, lanjut Hilman, sebagian jemaah adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi, diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023.

"Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi," jelas Hilman.

"Perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jemaah. Juga perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan," sambungnya.

Hilman berharap, narasumber yang hadir dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa memberikan pencerahan. 

Persoalan lain yang digarisbawahi Hilman terkait Visa Mujamalah. Isu visa mujamalah cukup mewarnai haji 2022. Cukup banyak jemaah yang batal berangkat, dan itu berdampak besar ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 

"Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan," sebut Hilman.

"Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara," lanjutnya.

Hilman juga menyoroti masalah dam. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jemaah terbanyak. Lebih 90% jemaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu' sehingga harus membayar dam.

"Perlu difikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jemaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia. Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan," ucapnya.

"Mudah-mudajan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang," harapnya.

Sebelumnya, Sesditjen PHU Abdullah Yunus melaporkan, Rakernas Evaluasi akan berlangsung 30 Agustus - 2 Sepember 2022. Rakernas diikuti para pejabat eselon II Ditjen PHU, Konjen RI Eko Hartono, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam,  Kapuskes Haji Budi Sylvana, Kakanwil dan Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia, Kepala UPT Asrama Haji.

Rakernas Evaluasi ini menurut Abdullah, mengangkat Tema "Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030". "Selain evaluasi penyelenggaraan haji 2022, Rakernas menargetkan tersusunnya rencana aksi perbaikan haji 2023," tandasnya.