Serpong (Kemenag) --- Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) didorong melakukan akselerasi penguatan moderasi beragama. Dorongan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Toleransi, Terorisme, Radikalisme, dan Pesantren, Muhammad Nuruzzaman, saat berbicara pada Rapat Koordinasi Pendidikan Agama Islam, di Serpong, Tangerang Selatan.

Rakor berlangsung tiga hari, 26 -28 April 2022. Hadir, Direktur Pendidikan Agama Islam, para Kasubdit, Kasubag TU, para Pengembang Teknologi Pembelajaran, Guru PAI, serta pejabat fungsional tertentu dan umum.

Akselerasi diperlukan, kata pria yang akrab disapa Bib Zaman ini karena fakta di lapangan memang membutuhkan penanganan segera. “Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2018, melalui program CONVEY, menunjukkan enam dari sepuluh Guru Pendidikan Agama Islam memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Hal ini jelas mengkhawatirkan,” ujarnya, di Serpong, Selasa (26/4/2022).

Temuan senada sebelumnya dihasilkan dalam riset Alvara Research Centre (ARC) beberapa waktu sebelumnya. Menurut ARC, satu dari empat siswa peserta didik di Indonesia “siap berjihad untuk menegakkan khilafah atau negara Islam”.

“Saya mendukung dan mengapresiasi program penguatan moderasi beragama pada Direktorat Pendidikan Agama Islam. Namun demikian, menimbang kondisi mengkhawatirkan sebagaimana hasil survei tersebut, kita perlu bersegera dalam implementasi moderasi beragama di lapangan,” harap Nuruzzaman.

Nuruzzaman yang juga adalah Wakil Ketua GP Ansor Pusat ini juga menegaskan perlunya penjajakan untuk membuat projeksi pada beberapa wilayah dalam konteks implementasi penguatan moderasi beragama. Bib Zaman misalnya menyebut delapan provinsi, yaitu: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

“Pada tahap ini, kita dapat memilih dan menentukan sekolah dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) sebagai locus-nya,” urainya..

Terkait Program Bina Kawasan, Nuruzzaman juga mengaku menaruh perhatian khusus. Menurutnya, dari berbagai data, daerah perbatasan juga perlu mendapat perhatian dalam penguatan moderasi beragama. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian yang kuat terhadap program ini.

“Presiden rutin memantau langsung ke Menteri Agama. Untuk itu, kita perlu mendukung moderasi beragama sebagai program prioritas Kementerian Agama. Kita perlu langkah kreatif dan inovatif,” terangnya.

Nuruzzaman berharap Direktorat PAI terus melakukan upaya kreatif dan inovatif yang dibarengi dengan konsep dan desain operasional penguatan moderasi beragama. Dirinya meyakini, langkah tersebut diperlukan untuk akselerasi penguatan moderasi beragama.