Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama berkerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Asesmen Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 14-18 Juni 2021 diikuti 36 peserta, di Gedung Puspenkom BKN, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali yang hadir dalam pembukaan acara Assesmen mengatakan bahwa pelaksanaan asesmen kompetensi kali ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020. Dalam aturan tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini, mengamanatkan agar instansi pemerintah tetap menyelenggarakan seleksi terbuka walaupun dalam situasi pandemi

"Keberadaan pejabat pimpinan tinggi sangat menentukan terselenggaranya layanan publik di bagi masyarakat. Oleh karena itu agenda seleksi terbuka ini tetap dilaksanakan,” jelas Nizar, Selasa (15/6/2021).

“Seluruh protokol dan SOP yang telah ditetapkan oleh panitia harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya sehingga output kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan," imbuhnya.

Nizar menjelaskan, asesmen kompetensi yang dilaksanakan kali ini bertujuan untuk mengisi lima formasi JPT di lingkungan Kemenag. Lima formasi yang dibuka adalah Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Kepala Badan Penyelenggara Jamianan Produk Halal (BPJPH), Staf Ahli bidang Hubungan Kelembangan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nizar menegaskan, seleksi terbuka dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. “Karenanya, asesmen ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh di dalamnya ada kolusi, korupsi, ataupun nepotisme,” tandas Nizar.

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti menyatakan pelaksanaan Assesmen yang digunakan adalah metode Assesmen kompleks agar didapatkan akurasi yang lebih baik, dengan melibatkan assesor yang bukan hanya berasal dari BKN namun juga instansi lain atau multi assesor.

"Dengan assesmen kompleks ini kami berharap mendapatkan hasil yang lebih akurat, sehingga pejabat yang nantinya terpilih benar benar sesuai dengan kebutuhan organisasi," jelas Usman.