Jakarta (Pinmas) --- Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun 2014 di Balai Kartini, Selasa (2/12). Dalam pembukaan Konferensi yang mengambil tema: “Peningkatan Transparansi dan Partisipasi dalam Pencegahan Korupsi; Tegakkan Integritas” tersebut, hadir Ketua MPR, Ketua DPD, para menteri Kabinet Kerja, termasuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selain itu, hadir juga Kepala Non Departemen dan para gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres JK mengingatkan bahaya laten korupsi. “Sejarah telah mencatat, korupsi menghancurkan banyak negara dan perserikatan. Mesir kuno hancur karena korupsi, VOC pun gulung tikar karena korupsi. Bahkan, (Kekaisaran) Roma yang perkasa pun binasa karena korupsi. Sungguh, korupsi merupakan sesuatu yang sangat merusak,” terang Wapres.

“Berbicara tentang korupsi adalah berbicara tentang kejahatan dan masalah serius yang kini sedang dihadapi negara kita dan negara lain di dunia. Ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yakni adanya kesempatan dan kemauan,” tambahnya.

Wapres menerangkan, kesempatan tercipta ketika seseorang mempunyai kewenangan atau otoritas. Sedang kemauan adalah pilihan seseorang, apakan dia akan melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. “Tanpa kesempatan dan kemauan, seseorang akan kesulitan untuk melakukan korupsi. Banyak orang yang tidak memiliki kewenangan, tidak korup. Namun, saat dia diberi otoritas, dia menjadi sangat korup. Hal ini sering terjadi di negeri ini. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem dan transparansi dalam mengatur atau mengawasi kewenangan tersebut. Agar jabatan yang kita punyai, bukanlah sebuah kesempatan, namun tak lebih dari sebuah amanah,” jelasnya.

Wapres melihat, peranan KPK tergantung pada tingkat korupsi di Indonesia. “KPK mungkin akan dibubarkan, jika telah mampu menekan seminimal mungkin korupsi di Indonesia. Negara-negara yang korupsinya kecil macam Singapura dan Selandia Baru, pastinya kecil juga yang bisa disita oleh “KPK” setempat. Jika KPK mampu menyita banyak aset, itu bisa menimbulkan dua sisi, baik dan negatif. Pertama karena KPK kerja keras, yang kedua karena banyak yang melakukan korupsi. Begitu juga andai KPK hanya menyita sedikit aset, mungkin KPK telah kerja keras. Namun, kesulitan menangkap pejabat korup, karena sedikitnya yang melakukan tindak pidana ini. Dan ini lah yang kita harapkan,” tukas Wapres. (g-penk/mkd/mkd)