Jakarta (Kemenag) --- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Ditjen Bimas Buddha Tingkat Nasional 2024 ditutup Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi, Kamis (22/2/2024). Berlangsung tiga hari di Jakarta, Musrenbang menghasilkan sejumlah komitmen yang ditandatangani bersama sebagai kontrak kerja pegawai sepanjang 2024.

Kepada jajarannya, Supriyadi menekankan pentingnya menyamakan persepsi dalam menghadapi beberapa tantangan ke depan, khususnya berkaitan dengan masalah keumatan umat Buddha di Indonesia. Dirjen mengajak merkea untuk mengubah cara pandang bahwa perbedaan yang ada di agama Buddha adalah sebuah kenyataan yang wajib diterima, dihadapi dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian ditemukan nilai kesamaan yang ada di dalamnya.

“Saya berharap persoalan keumatan tidak lagi disekat-sekat oleh keberadaan perbedaan-perbedaan. Mari kita peduli atas berbagai persoalan keumatan. Melalui uji publik atas sistem jaring pengamanan dharma (Jaman Dharma), membuat kita dapat mendeteksi atas persoalan keumatan yang terjadi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

“Dengan Jaman Dharma, kita dapat dengan tepat menemukan persoalan dan dengan tepat pula menyelesaikan persoalan bersama-sama,” lanjutnya.

Terkait peringatan Waisak, Dirjen menggarisbawahi arahan Menteri Agama bahwa itu harus menjadi momentum mewujudkan sebuah kebersamaan umat Buddha. “Kegiatan keagamaan seperti perayaan waisak di setiap provinsi, umat Buddha Indonesia punya semangat yang sama untuk mengedepankan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih untuk dapat diselenggarakan bersama-sama, demikian pula di tingkat nasional,” terangnya.

Program Dana Paramita juga menjadi isu strategis pada Musrenbang 2024. Dirjen Supriyadi mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Bimas Buddha untuk menunaikan kewajibannya sebagai yang tertuang di dalam dokumen yang telah ditandatangani.

“Mari kita bersama-sama mengeluarkan dana paramita ke lembaga dana yang baik, yang dapat di pertanggungjawabkan, yakni kepada lembaga dana yang telah disyahkan oleh pemerintah, yang terpercaya akuntabilitasnya,” ajak Supriyadi.

Terkait rencana pemasangan Chattra, Supriyadi mengingatkan kembali bahwa semuanya berkewajiban untuk menunaikan target yang ditetapkan pemerintah, khususnya berkaitan dengan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang di dalamnya ada Candi Borobudur. Menurut Supriyadi, perlakuan terhadap Candi Borobudur sebagai bagian dari lima DPSP berbeda dari empat destinasi pariwisata lainnya. Sebab, pengembangan Candi Borobudur juga dilakukan dengan pendekatan spiritualitas.

“Pemasangan Chattra adalah pendekatan secara spiritualitas bagi umat Buddha Indonesia dan umat Buddha dunia. Manakala bapak ibu sekalian menemukan berbagai pandangan di masyarakat yang hanya mengedepankan tentang keberadaan atas artefak arheologis semata, maka kita berikan penjelasan bahwa pendekatan atas pemanfaatan Candi Borobudur sebagai bagian dari lima destinasi adalah menggabungkan antara pendekatan pengetahuan cagar budaya dan pengetahuan spiritual umat budaya Indonesia,” jelasnya.

Ketua Umum Dharmapala Nusantara Kevin Wu menjelaskan program Jaman Dharma atau jaring pengaman Dharma. Menurutnya program ini sangat dibutuhkan dan relevan dengan kondisi situasi di Indonesia saat ini.

“Sistem ini sebagai gambaran dan banyak digunakan oleh para pemangku kebijakan di teknologi smart city di mana kita pernah ada di Jakarta, yaitu KLU. Setiap warga bisa melapor dan laporannya bisa ditindak lanjuti dan mereka bisa memantau progress laporan tersebut. Kami berharap Jaman Dharma juga dapat menjadi solusi,” pungkasnya.