Jakarta (Kemenag) --- Menyadari pentingnya penelitian bagi perbaikan kebijakan birokrasi, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama terus melakukan peningkatan kualitas penelitian. Salah satunya dengan mengembangkan survei digital.

Ini juga merupakan langkah Balitbang dan Diklat Kemenag untuk beradaptasi dengan era industri 4.0, yang menuntut semua pekerjaan dilakukan lebih cepat dan efisien.Hal ini disampaikan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretarian Balitbang dan Diklat Kemenag Sunarini, saat membuka Pelatihan Penggunaan Aplikasi Survei Online, di Jakarta.

“Sesuai dengan salah satu bagian lima nilai budaya kerja, yaitu inovasi. Kita terus berinovasi untuk melakukan perbaikan mutu penelitian kita. Sudah saatnya kita mulai memanfaatkan survei digital,” tutur Sunarini, Selasa (02/04).

Untuk itu, Sunarini mengaku siap memfasilitasi para peneliti Kemenag dengan aplikasi survei online. “Kita akan berlangganan, dan itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh peneliti Kemenag. Silakan menghubungi Sekretariat Balitbang dan Diklat untuk memanfaatkannya,” ujar Sunarini.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan peneliti maupun perwakilan unit eselon I Kemenag tersebut juga dihadirkan narasumber dari Litbang Kementerian Perhubungan, sebagai salah satu contoh best practice penggunaan survei digital dalam penelitian kebijakan. “Kita berharap dapat belajar dan memperoleh perspektif terkait pemanfaatan alat survei tersebut,” kata perempuan yang biasa disapa Rini.

Beberapa survei yang diharap Sunarini menggunakan survei digital, antara lain survei kepuasan pelayanan ibadah haji, survei indeks kerukunan umat beragama, serta survei tentang pendidikan keagamaan. “Tentunya bisa diaplikasikan dengan mixed methods, dimana peneliti pun dapat langsung turun ke lapangan untuk mendalami suatu kasus,” ujarnya.

“Dengan memanfaatkan aplikasi survei digital, harapannya kita bisa menghadirkan sample yang lebih banyak. Maka data lebih akurat, kesimpulannya bisa lebih tepat, maka kualitas Bapak Ibu sebagai peneliti dan widyaiswara pun bisa lebih diakui serta memberikan dampak lebih baik bagi pengembangan birokrasi organisasi,” sambungnya.

Senada dengan Sunarini, Peneliti Litbang Kementerian Perhubungan Siti Maimunah yang hadir sebagai narasumber menyatakan bahwa penggunaan survei digital dirasakan cocok untuk mengawal kebijakan birokrasi yang saat ini dituntut lebih cepat. “Kalau kita hanya mengandalkan survei secara offline, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk segera sampai pada kesimpulan. Karena banyak step yang perlu dilalui,” kata Siti Maimunah.

Sementara, berdasarkan pengalamannya, menggunakan survei digital dapat menghemat waktu serta biaya. “Sebagai gambaran, pada tahun 2018 lalu, saya bisa melakukan tujuh kajian terkait kebijakan perhubungan, dan itu menggunakan survei digital. Salah satunya, terkait dengan kebijakan ganjil genap,” ujar Doktor lulusan Jepang ini.

Namun, Siti Maimunah pun mengingatkan agar pengggunaan survei digital tersebut perlu mempertimbangkan karakter, tujuan, serta lokus penelitian. “Survei digital ini cocok digunakan untuk dilakukan di wilayah urban area. Pemanfaatan aplikasi survei digital ini juga perlu disesuaikan dengan desain penelitian yang ditetapkan para peneliti,” pesannya.