Denpasar (Pinmas) --- Kepala Biro Keuangan Syihabuddin Latif menegaskan pentingnya satker-satker Kementerian Agama untuk meningkatkan kataatan terhadap regulasi dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran. “Ke depan, ketaatan terhadap regulasi harus ditingkatkan. Sistem pengendalian internal juga harus diperkuat,” kata Syihab ketika menjadi narasumber dalam Rapat Konsultasi Pengembangan Aplikasi Monitoring Program Anggaran dan Pelaporan Keuangan Kementerian Agama, Denpasar, Bali, Sabtu (31/08).

“Pastikan bekerja di atas regulasi yang ada, kedepankan nurani, lalu laksanakan tugas sebaik mungkin,” tegas Syihad kepada para Kasubbag Evaluasi Program, Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan, serta Tim pengembang Aplikasi EMPA. Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atas laporan keuangan Kementerian Agama. Salah satu catatan terpenting dari BPK, kata Syihab, temuan yang terkait dengan ketidaktaatan satker Kemenag terhadap peraturan.

“Ada tiga catatan besar dari BPK untuk Kemenag dan salah satunya adalah yang terkait pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Syihab. Untuk perbaikan sistem ke depan, Syihab mengingatkan agar sistem pengendalian internal Kemenag diperkuat. Menurutnya, jika sistem pengendalian internal lemah, maka berpeluang terjadinya penyimpangan sehingga memunculkan temuan. “Jika sistem pengendalian lemah, otomatis yang lainnya juga lemah,” kata Syihab.

Terkait dengan itu, Syihab meminta setiap kegiatan yang dilaksankaan, dipastikan ada dua laporan harus segera diselesaikan, yaitu laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan. “Dua minggu setelah kegiatan, dua laporan keuangan itu harus sudah diselesaikan. Jika tidak, perlu ada sanksi yang diberikan,” pinta Syihab.

Sehubungan dengan pengembangan aplikasi EMPA, Syihab meminta agar aplikasi ini juga bisa dipahami operasionlanya oleh para pejabat Eselon I, II, termasuk Kakanwil. “EMPA mestinya menjadi menu keseharian para pejabat dan Kakanwil. Dengan melihat EMPA, mereka akan bisa melihat realisasi anggaran satker-satker di bawahnya. Dengan demikian, mereka bisa melakukan control dan pengendalian,” ujar Syihab. “Karena kita sudah WTP, perilaku tata kelola keuangan kita juga sudah harus menunjukan perilaku WTP,” pesan Syihab. (mkd)