Yogyakarta (Pinmas) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan persoalan konflik di wilayah Thailand Selatan dapat diselesaikan dengan upaya dialog yang didukung oleh pemimpin yang adil. Hal itu disampaikan Sultan di sela menjamu makan malam delegasi Thailand Selatan, Kamis (30/5) malam, yang berkunjung ke Yogyakarta untuk mempelajari sistem pendidikan dan kepemimpinan untuk dapat diterapkan di negaranya. "Untuk melakukan dialog memang memerlukan waktu yang panjang. Hal itu lebih baik dari pada kita tidak pernah berani mengupayakannya sehingga menjadikan orang menjadi korban," katanya.

Sri Sultan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Suryadharma Ali tersebut juga memberikan nasihat bahwa pemimpin tidak boleh membedakan asal-usul dan agama rakyatnya. Pemimpin, kata Sri Sultan, justru memiliki visi untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di daerahnya. "Saya mengerti dan mendengar persoalan di Thailand. Saya miliki kepercayaan bahwa pemimpin Thailand juga beragama. Pemimpin harus memiliki rasa keadilan," katanya. Sri Sultan juga mengemukakan bahwa dirinya sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta yang beragama islam, namun tetap memiliki tugas untuk membangun kebersamaan antarumat agama. "Memang itu bukan tugas yang mudah, namun tetap harus menjadi kewajiban seorang pemimpin," katanya.

Selain itu, kata Sri Sultan, menjadi pemimpin juga harus menjamin keamanan rakyatnya, baik secara hukum maupun nurani. "Rasa aman dan nyaman bukan hanya aspek penegakan hukum, tapi agar warga masyarakat nuraninya merasa nyaman," katanya. Deputi Sekretaris Jenderal Pusat Pemerintahan Provinsi Perbatasan Thailand Selatan (The Southern Border Province Administrative Centre/SBPAC) Lertkiat Wongpotipun mengaku kagum dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama, namun masyarakat dapat hidup berdampingan dengan baik. "Kedatangan kami ke Indonesia khususnya di Yogyakarta adalah untuk mencari jalan keluar konflik yang ada di Thailand Selatan.

Kami akan menyampaikan semua masukan dari Sultan kepada Perdana Menteri kami," katanya. Sebelumnya, delegasi Thailand Selatan yang terdiri atas pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga Provinsi Pattani, Songkhla, Yala, Narathiwat, dan Satun, mengunjungi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta serta Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak. Kunjungan tersebut telah dijadwalkan oleh Kementerian Agama RI sebagai wujud kerja sama dengan pemerintah Thailand Selatan. Hal itu dilakukan untuk mencari jalan keluar konflik di wilayah Thailand Selatan. (ant/ess)