Makkah (Pinmas) --- Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Sulistiyo mengatakan bahwa sudah harus dipikirkan mengenai adanya regulasi yang memungkinkan lahirnya rumah sakit Indonesia di Arab Saudi. Menurutnya, kalau Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) hanya dipakai untuk musim haji saja, maka pada rentang waktu 9 bulan berikutnya, peralatan yang ada tidak bisa dimanfaatkan.

“Sudah saatnya Indonesia mempunyai rumah sakit di Arab Saudi,” kata Sulistiyo dalam kunjungan kerjanya ke BPHI Daker Makkah, Senin (16/09) Hal lain yang bisa dijadikan pertimbangan, lanjut Sulistiyo, adalah bahwa orang Indonesia yang melaksanakan umrah dari waktu ke waktu semakin besar. “Mulai perlu dipikirkan bukan hanya rumah sakit untuk melayani jamaah haji, tapi rumah sakit Indionesia yang di Arab Saudi yang bisa melayani seluruh warga Indonesia yang sedang ke sini,” ujarnya.

Sulistiyo menegaskan bahwa DPD akan memberikan dukungan terhadap Pemerintah dan bahkan berencana memberikan rekomendasi tentang hal ini. Namun, Sulitiyo sadar bahwa kewenangan regulasi sementara ini dalam praktiknya ada di DPR. “Kami akan melakukan komunikasi dengan DPR,” ujarnya.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Delegasi Komite III DPD RI Istibsyarah menilai bahwa persiapan yang dilakukan BPHI dalam menyambut kedatangan jamaah haji dari Madinah sudah baik. “Semua tempat dan alatnya sudah bagus. “Tapi saya berharap tidak ada pasien yang ke sini. Saya juga berharap obat-obatnya tidak laku, kecuali vitamin,” kata Istibsyarah disambut para dokter yang mendampingi. (mkd/mch)