Pinmas (Jakarta) —- Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah mengaku mempunyai pengalaman mengesankan ketika berkunjung ke beberapa Negara Islam, seperti Turki, Malaysia, dan negara lainnya. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menggali informasi seiring dengan proses revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Sebelum proses revisi Undang-undang No 13 Tahun 2008, atau ketika kami menerima inisiatif Rancangan UU dari Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan haji, kami mencoba bertanya ke beberapa negara muslim tentu saja yang juga mengelola jamaah haji,” demikian kisah Ida Fauziah saat memberikan sambutan pada Qur’ah Pemondokan Jamaah Haji Indonesia di Makkah, Kamis (07/07).

Menurut politis PKB ini, ketika diajak berdiskusi terkait penyelenggaraan haji, kebanyakan dari penyelenggara haji di negara-negara tersebut merasa bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia jauh lebih baik. “Rata-rata mereka mengatakan, kenapa bertanya kepada kami? Bukankah negara anda pengelolaan hajinya jauh lebih baik daripada negara kami?” tutur Ida Fauziah.

“Kami pernah ke Malaysia dan beberapa negara Islam lainnya, dan mereka mengatakan bahwa justru kami ingin banyak belajar dari Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Ida merasa luar biasa karena di dalam negeri sendiri, baik eksekutif maupun legislative terus merasa masih ada sesuatu yang kurang yang harus terus diperbaiki. “Saya mengatakan kepada teman – teman komisi VIII, ini pertanda baik. Kalau kita tidak puas dengan apa yang dilakukan berarti ada hal baru lain yang lebih baik yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Ida Fauziah mengapresiasi semangat berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji yang tidak puas dengan apa yang sudah dicapai hari ini, bahkan justru ingin terus memperbaiki. “Jangan-jangan kalau kita bisa membangun lebih baik lagi, Pemerintah Arab Saudi akan menyerahkan penyelenggaraan haji kepada Pemerintah Indonesia saja, siapa tahu seperti itu,” gurau Ida Fauziah.

Ida mencontohkan bagaimana penentuan pemondokan dilakukan dengan begitu transparan melalui metode Qurah (pengundian) guna memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia. Menurutnya, ini salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang seadil-adilnya kepada masyarakat.

“Saya kira salah satu cara yang adil adalah melakukan Qurah. Saya juga tidak tahu apakah negara lain juga melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Atas nama Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan proses Qur’ah secara transparan untuk memberikan rasa keadilan kepada calon jamaah haji.

Apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang baik juga diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Bahkan, mulai tahun ini, Indonesia dijadikan sebagai pilot project penerapan Ehajj (elektronik hajj) oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Tahun ini, Indonesia dijadikan sebagai pilot project, percontohan apakah penerapan Ehajj yang akan diberlakukan ke seluruh Negara di dunia mulai tahun depan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak?” demikian penegasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam jumpa pers usai buka bersama di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (25/07) malam.

Selain jumlah jamaahnya terbesar, menurut Menag pilihan ini juga karena Indonesia dinilai relatif baik dalam pelayanan ibadah. “Jadi karena kita Negara yang baik manajemen penyelenggaraan hajinya, maka dijadikan pilot project,” katanya. (ba/mkd/mkd)