Jakarta (Pinmas) --- Sejak digulirkan pada 2007, Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) Kementerian Agama terus dioptimalkan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyiapkan seluruh sistem palayanan publik yang cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Demikian penegasan Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin ketika membuka kegiatan Pengolahan Data Statistik Bimas Islam Pusat dan Daerah, Jakarta, Senin (02/09).

“SIMBI akan terus dioptimalkan agar sistem palayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat,” terang Muhammadiyah Amin. Menurutnya, semua pendataan di lingkungan Bimas Islam sudah dilakukan melalui teknologi informasi dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang integral, efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Dikatakan oleh Muhamadiyah Amin, SIMBI dibangun berdasarkan pada kebutuhan lapangan untuk meningkatkan layanan informasi di bidang pernikahan, direktori KUA, kemasjidan, wakaf, dan zakat. “Bahkan, sistem informasi terkait peta konflik sosial keagamaan di Indonesia pun sedang dikembangkan secara terpadu, terintegrasi, dan transparan sehingga mudah diakses masyarakat,” papar Muhammadiyah Amin.

Berikut beberapa sistem informasi Bimas Islam yang akan diintegrasikan Sitem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI): 1. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) untuk meningkatkan layanan administrasi pencatatan pernikahan dan data-data terkait; 2. DIREKTORI KUA untuk layanan informasi tentang alamat dan lokasi gedung KUA seluruh Indonesia berdasarkan GIS; 3. SIMAS (Sistem Informasi Masjid) untuk menyajikan data-data yang berhubungan dengan lokasi masjid dan mushalla, foto, profil, dan hal-hal terkait, khususnya masjid-masjid yang mendapat bantuan dari Ditjen Bimas Islam; 4. SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) untuk layanan informasi wakaf; 5. SIMZAT (Sistem Informasi Zakat Terpadu) untuk layanan informasi zakat; 6. Direktori Penghulu, Penyuluh Agama Islam (PAI), dan Majelis Taklim; 7. Peta Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia “Semua itu dikembangkan untuk menyiapkan sistem palayanan publik yang cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat,” kata Muhammadiyah Amin. (andry/pinmas)