Nasional

Selama Tidak Mengajak Makar, Perbedaan Harus Didialogkan

Bandung (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa selama tidak mengajak pada perbuatan makar atau melawan pemerintahan yang sah, maka perbedaan pemikiran atau paham keagamaan justru harus sering didialogkan, bukan dilarang atau dicekal. Untuk itu, Menag berharap Pemerintah tidak melakukan pencekalan terhadap seseorang hanya karena alasan perbedaan pemikiran keagamaan.

“Kalau saya, sebaiknya Pemerintah tidak melakukan hal itu. Selama paham itu tidak mengajak untuk memerangi pemerintahan yang sah, selama paham yang dikembangkan tidak menista atau menodai pokok-pokok dari suatu agama yang ada, maka perbedaan itu justru harus didialogkan,” tegas Menag saat dimintai tanggapanya mengenai pencekalan Ulil Abshar Abdalla oleh Pemerintah Malaysia.

“Tidak justru dilarang atau dicekal. Tapi mari didialogkan,” tambahnya.

Ditegaskan Menag bahwa dialog penting karena dengan dialog itu kita bisa mendekatkan titik-titik persamaan dan perbedaan sehingga dengan demikian kita semakin dewasa, semakin matang dalam menyikapi perbedaan. “Perbedaan pada hakikatnya adalah sunnatullah, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, sesuatu yang given yang ada pada diri kita,” ujarnya.

Meski demikian, Menag tetap menghormati kebijakan Pemerintah Malaysia. Menurutnya, setiap Negara mempunya kewenangan masing-masing untuk mencegah dan menangkal seseorang apakah warga Negara sendiri atau asing untuk datang ke wilayah negaranya, apapun alasannya sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. “Karenanya, setuju atau tidak setuju, kita harus tunduk dan hormati karena itu kewenangan yang bersangkutan. Kita tidak bisa mengintervensi apalagi menilai bahwa itu keputusan yang salah atau benar,” katanya.

Ulil Abshar Abdalla dicekal oleh Pemerintah Malaysia terkait rencana kehadirannya dalam sebuah forum yang akan digelar di Kuala Lumpur, atas undangan Islamic Renaisance Front (IRF) dan Global Movement of Moderates (GMM). Mereka mengundang Ulil mengundang Ulil untuk menjadi pembicara dalam forum diskusi yang bertajuk “Tantangan Fundamentalisme Agama di Abad Ini” yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 18 Oktober mendatang.

Rencana kedatangan Ulil menuai pro kontra masyarakat Malaysia, mulai dari pejabat tinggi hingga ulama. Akhirnya, Kementerian Dalam Negeri Malaysia menginstruksikan pihak keimigrasian di sana untuk tidak mengizinkan Ulil masuk ke negaranya.

Di mata Menag, Ulil merupakan tokoh yang pikirannya dikenal mengusung faham liberal, kebebasan dalam menafsir Alquran. Tapi, Ulil tidak begitu saja mengusung liberalisme atau liberalisasi. Dia juga mendasarkan pada nas-nas teks Al Quran yang kemudian dia tafsirkan. “Akan halnya penafsirannya menimbulkan kontroversi itu sesuatu yang biasa saja,” tuturnya.

Menurut Menag, beberapa abad yang lalu para mufassir kita bahkan pertentangannya jauh lebih tajam. “Para mufassir, para ahli teolog muslim, ahli ilmu kalam, para fuqaha kita perdebatannya juga keras, tapi tidak menyebabkan kemudian saling menegasikan,” ungkapnya. (mkd/mkd)

Tags:

Nasional Lainnya Lihat Semua

Berita Lainnya Lihat Semua