Jakarta (Kemenag) --- Layanan birokrasi dihadapkan pada dinamika teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, lembaga birokrasi, termasuk Kementerian Agama harus mampu melakukan adaptasi layanan organisasi.

Hal ini disampaikan Guru Besar IPB yang juga Sekjen KKP 2009 – 2010 Syamsul Ma’arif saat berbicara pada Focus Group Discussion/FGD-I tentang Evaluasi/Audit Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (17/07).

Menurutnya, kemampuan adaptasi organisasi pada perubahan dinamika di sekitarnya akan menjadi penentu tingkat survivalitas organisasi itu sendiri. “Misalnya dengan trend revolusi industri 4.0, apakah Kementerian Agama sudah melakukan evaluasi tingkat literasi IT pada pejabat dan pegawainya?” tanyanya.

“Tanpa literasi yang memadai pada dunia IT, berdasarkan perspektif revolusi industri 4.0, maka organisasi tidak akan dapat merespons kebutuhan stakeholdersnya dengan baik,” sambungnya.

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemen PAN RB R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti. Vera mengingatkan bahwa organisasi bukanlah entitas statis. Karenanya, perubahan merupakan bagian dari dasar organisasi itu sendiri.

“Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) perlu untuk melalui proses audit kelembagaan agar dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa dengan memastikan visi, misi, bentuk, dan tata kerja organisasinya sudah relevan dengan tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Sekjen Kemenag Nur Syam menjelaskan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi/audit organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Pertama, Kemenag adalah kementerian dengan satuan kerja terbesar dan tersebar. Terbesar, karena jumlahnya secara kuantitatif sangat besar melebihi kementerian lainnya. Tersebar, karena satuan kerja Kemenag berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan berbagai UPT seperti madrasah yang berada lebih dari satu di berbagai desa/kelurahan.

Kedua, faktor agama yang diemban kementerian ini, baik fungsi bimbingan masyarakat maupun pendidikan. “Jika kita bicara agama, maka tidak ada satupun hal dalam kehidupan kita yang tidak ada rujukannya pada agama. Kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya selalu berarsiran dengan agama. Maka, peran Kemenag selalu dituntut untuk hadir pada berbagai topik kebangsaan itu,” tuturnya.

Ketiga, Kemenag merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Itu karena satker kementerian ini yang juga sangat banyak, hingga hampir 5000-an.

Hadir juga sebagai narasumber FGD, Direktur Pendidikan dan Agama, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan – Kementerian PPN/Bappenas Hadiat, serta Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Awaludin. FGD diikuti Karo Ortala, Sekretaris Balitbang Diklat, Setditjen Bimas Hindu, Setditjen Bimas Kristen, Setditjen lainnya yang diwakili Kabag OKH dan Kasubbag Ortala.