Jakarta (Kemenag) --- Kesungguhan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dalam melakukan berbagai terobosan transformasi layanan untuk percepatan sertifikasi halal dan penguatan ekosistem halal tak hanya menghasilkan capaian-capaian penting dan menggembirakan. Berbagai upaya tersebut bahkan mengantarkan BPJPH memperoleh berbagai penghargaan penting.

Terbaru, BPJPH meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Kedua penghargaan MURI tersebut adalah rekor Penerbitan Sertifikat Halal kepada Pelaku UMKM Terbanyak dalam Waktu Satu Tahun dan rekor Konferensi Lembaga Halal Internasional pada Forum H20 dengan peserta dan asal negara terbanyak.

Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan saat pembukaan Devotion Experience (Dev-X) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

"Alhamdulillah, mengawali tahun 2024, hari ini BPJPH kembali mendapatkan penghargaan dari MURI atas rekor Penerbitan Sertifikat Halal kepada Pelaku UMKM Terbanyak dalam Waktu Satu Tahun, dan rekor Konferensi Lembaga Halal Internasional (H20) dengan peserta dan asal negara terbanyak," ungkap Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham usai menerima penghargaan rekor MURI, Jum'at (5/1/2024).

Rekor Penerbitan Sertifikat Halal kepada Pelaku UMKM Terbanyak dalam Waktu Satu Tahun tersebut diperoleh BPJPH setelah BPJPH menerbitkan 1.118.490 sertifikat halal sepanjang tahun 2023. Sedangkan rekor Konferensi Lembaga Halal Internasional (H20) dengan peserta dan asal negara terbanyak didapatkan BPJPH setelah sukses menggelar forum Halal-20 atau H20 yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, 118 Lembaga Halal Luar Negeri, dan delegasi yang berasal dari 41 negara. Forum H20 ini dibuka oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tersebut dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 17 hingga 21 November 2023.

Lebih lanjut Aqil menjelaskan, bahwa penerbitan lebih dari 1 juta sertifikat halal bagi produk UMKM merupakan bagian penting dalam percepatan sertifikasi halal sekaligus penguatan ekosistem halal di Indonesia. Jumlah tersebut juga merupakan penerbitan sertifikat halal melalui skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self declare, yang sebagian besarnya dilaksanakan melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis).

"Ini sekaligus membuktikan bahwa berbagai terobosan untuk akselerasi sertifikasi halal yang kita laksanakan terbukti efektif dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMK sekaligus mendorong pertumbuhan produk halal nasional kita," lanjut Aqil.

"Hal itu juga tidak terlepas dari upaya-upaya kita sebelumnya dalam memperkuat ekosistem penyelenggaraan layanan sertifikasi halal dengan memperbanyak Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) berikut SDM-nya yakni Pendamping PPH yang bertugas membantu pelaku UMK bersertifikat halal," sambungnya.

Sedangkan gelaran H20 tahun 2023, lanjut Aqil, juga membuahkan sejumlah hasil penting dalam penguatan kerja sama global Jaminan Produk Halal. Ini sekaligus menegaskan positioning Indonesia untuk bersiap menjadi global halal hub terbesar di dunia. Melalui forum H20, BPJPH juga memimpin ekosistem halal dunia untuk menggagas standar halal global melalui komunike bersama yang disepakati oleh seluruh delegasi H20 dari 41 negara. Komunike tersebut memuat tujuh butir kesepakatan penting dalam menumbuhkan dan memperkuat ekosistem produk halal global.

"Hasil penting lain dari H20 yang kita gelar November 2023 lalu adalah ditandatanganinya Mutual Recognition Agreement atau MRA antara BPJPH dengan 37 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)," kata Aqil.

"Keberhasilan ini merupakan outcome nyata dari upaya penguatan kerja sama internasional JPH melalui pengakuan sertifikat halal," lanjut Aqil menjelaskan.

Menurut Aqil, berbagai capaian tersebut sangat penting bagi Indonesia untuk mengoptimalkan nilai ekonomi produk halal yang dihasilkan oleh ekosistem halal nasional. "Dengan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang produk halal yang nilainya sangat menjanjikan ini, akan berdampak untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional kita," tandasnya.