Mamuju (Pinmas)--Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) berperan penting dalam upaya menjaga harmoni umat beragama di negeri ini. Sayangnya peran penting FKUB ini kurang didukung oleh pemerintah daerah setempat dengan bantuan dana.Permasalahan prinsip ini mengemuka dalam diskusi atau dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (25/5). "FKUB hanya semacam pemadan kebakaran saja. Pemda baru meminta-minta bantuan kalau ada masalah konflik keagamaan saja.Sementara dalam pembinaannya sama sekali FKUB tidak dibina bahkan tidak ada bantuan dana dari pemda," tegas Ketua FKUB Sulawesi Barat Aruchul Thahir dalam dialog tersebut. Pernyataan ini disambut sepakat oleh sekitar 70 pemuka agama yang hadir. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Mendagri dan Menteri Agama pada 17 April 2006, Bab VIII pasal 73, anggaran belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB, didanai dari dan atas beban APBN untuk FKUB tingkat nasional. Didanai dari dan atas beban APBD provinsi untuk FKUB provinsi dan didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota untuk FKUB tingkat Kabupaten/kota. "Peranan FKUB ini sangat penting, khan sudah jelas ada peraturannya seperti itu. Seharusnya Mendagri mengirim kawat ke daerah-daerah seluruh Indonesia agar pemda setempat mentaati peraturan itu. Pemda setempat harus memberi dukungan penuh pada FKUB," tegas anggota Komisi VIII DPR Ali Maschan Musa. Pernyataan senada juga dilontarkan Romo Beny Susetyo. "Permasalahannya sama di sebagian besar seluruh wilayah Indonesia ini, yaitu masalah pemda yang tidak mendukung FKUB setempat. Dana kan seharusnya ada di Pemda dan itu sudah tercantum di PBM. Jangankan untuk mendukung FKUB, untuk sosialisasi PBM saja tidak jalan. Pemerintah harus lebih care terhadap permasalahan- permasalahan yang menyangkut kehidupan keagamaan. Jangan kemudian baru panik setelah ada kejadian atau katakanlah konflik yang terkait agama," ungkap Romo Beny. Sebanyak 30 pemuka lintas agama dan perwakilan dari organisasi keagamaan dari Jakarta, menggelar dialog ini dengan puluhan tokoh dan pemuka agama lintas agama se-Sulawesi Barat.Rombongan pemuka agama dari Jakarta ini dipimpin Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Kemenag, Prof H. Abdul Rahman Masud, PhD. Turut dalam rombongan antara lain anggota Komisi VIII DPR Ali Maschan Musa, Wakil Ketua Sekjen PBNU Abdul Munim, Ketua PP Muhammadiyah Abdul Fattah Wibisono, pimpinan KWI Romo Beny Susetyo serta Pendeta Favor Adelin Bachin dari PGI Forum dialog pengembangan wawasan multicultural ini telah dilakukan Kementerian Agama mulai tahun 2002 dan sampai tahun 2011 ini telah digelar di 28 provinsi. Rencananya di tahun 2011 ini akan diselenggarakan juga di provinsi Aceh Diakui Kepala Badan Litbang Kemenag Abdul Djamil bahwa guna mengetahui peranan FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pada tahun 2009 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian tentang peranan FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam sambutannya yang dibacakan Abdul Rahman Masud, penelitian ini dilakukan di enam provinsi yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tugas-tugas FKUB tersebut sudah dilaksanakan cukup baik oleh FKUB provinsi maupun FKUB kabupaten/kota, walaupun pelaksanaannya belum optimal. "Masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya termasuk masih perlunya dukungan Pemda dalam Peraturan Gubernur yang mengatur secara rinci tentang FKUB," paparnya. (rep/osa)