Serang(Pinmas)--Pemerintah Provinsi Banten segera melaksanakan tujuh direktif terkait kasus kerusuhan antara warga dengan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, salah satu poin penting yakni melakukan investigatif secara menyeluruh. "Hasil rapat Gubernur Banten bersama Menko Polhukam Senin (7/2) diantaranya, Pemprov Banten segera melakukan investigatif secara menyeluruh terhadap kasus tersebut," kata Kepala Biro Humas Pemprov Banten Komari di Serang, Selasa. Ia mengatakan, dalam waktu empat hari pemerintah Provinsi Banten dan juga Jawa Barat diminta untuk segera melaporkan hasil dari pelaksanaan dan perkembangan investigatif terhadap kasus tersebut. Usai rapat tersebut, kata Komari, Gubernur Banten mengatakan akan segera melakukan langkah-langkah kordinasi dengan pihak TNI, Polri serta pihak terkait dalam upaya pengusutan secara tuntas kasus tersebut. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten bersama MUI dan juga FKUB akan mengoptimalkan pembinaan terhadap warga Ahmadiyah dan masyarakat lainnya. "Kasus tersebut diluar dugaan karena sebelumnya pihak aparat keamanan sudah mengevakuasi salah seorang yang dianggap tokoh Ahmadiyah di Cikeusik. Namun tiba-tiba datang orang luar yang akhirnya memicu reaksi masyarakat," kata Komari. Sebelumnya usai rapat kordinasi dengan Menko Polhukam di Jakarta (Senin) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pihaknya sudah mendata mengenai keberadaan jumlah jamaah Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik Pandeglang yang berjumlah sangat kecil yakni sekitar 25 orang. "Keberadaan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik sudah terdata, keberadaanya aktif sehingga memicu masyarakat setempat," kata Ratu Atut. Menurutnya, keberadaan jamaah Ahmadiyah di wilayah Banten sekitar 1.117 orang yang tersebar di enam wilayah kabupaten/kota di Banten. Pemprov Banten bersama pemerintah daerah, MUI serta Muspida terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota jamaah Ahmadiyah. "Dari jumlah tersebut sebanyak 24 orang anggota jamaah Ahmadiyah sudah kembali mengikuti ajaran Islam yang benar. Mereka bisa kembali karena optimalisasi pembinaan dari pemerintah bersama pihak terkait," kata Ratu Atut Chosiyah. Optimaliasi pembinaan terhadap anggota jamaah Ahmadiyah juga dilakukan pemerintah daerah bersama pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten melalui penyuluh agama yang jumlahnya sekitar 3.014 orang. Selain pembinaan keagamaan kepada masyarakat, juga melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri. Rapat kordinasi terkait kasus kerusuhan antara warga dengan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang di Kantor Kementerian Kordinator Polhukan Senin (7/2) malam, dihadiri Menko Polhukam Djoko Suyanto, Jaksa Agung Basrief Arief, Dirjen Bimas Islam Kemenag Nasaruddin Umar, Kapolri Jend Pol Timur Pradopo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Wakil Gubernur Banten Dede Yusuf, Kapolda Banten Brigjen Pol Agus Kusnadi, Danrem o64 Maulana Yusuf Kol Inf Joko Warsito dan Pangdam III Siliwangi Mayjen Moeldoko. (ant/es)