Jakarta(Pinmas) - Pemerintah meluncurkan instrumen program Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR), untuk mengetahui dengan jelas kondisi masyarakat Indonesia dan mencari berbagai solusi permasalahan. "Indeks ini berbeda dengan ibdeks lain yang dikeluarkan oleh negara atau lembaga lain," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, usai peluncuran IKraR di Jakarta, Rabu (21/3).

Agung menjelaskan, indeks tersebut dihitung menggunakan tiga dimensi yakni keadilan sosial, ekonomi dan demokrasi. "Kami yakin bahwa hasil IKraR ini dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan teoritis serta metodologis," katanya. Untuk itu, tambah Agung, dimensi dan indikator yang dipilih telah mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. "Kekuatan dari IKraR adalah indeks ini telah memperhitungkan rasio atau indeks kesenjangan dimana indeks yang ada sebelumnya belum mempertimbangkannya," katanya.

Indeks tersebut, menurut Agung, akan lebih jujur dan apa adanya dalam mengukur kondisi masyarakat yang ada untuk kemudian dapat dirumuskan solusi dan masalah yang terjadi di daerah tersebut. "Contohnya, ada beberapa daerah yang indeks pembangunan manusianya tinggi dan berada pada urutan yang bagus namun IKraR nya rendah," katanya. Hal itu, kata Agung, salah satunya bisa diakibatkan oleh masalah kesenjangan sosial yang berarti kota dengan indeks pembangunan manusia tinggi belum tentu sejahtera. "Yang terpenting adalah bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang harus kita capai melainkan apakah pertumbuhan inklusif berjalan dengan baik dan benar sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat," katanya.(ant)