Jakarta (Pinmas) - Pemerintah akan menggulirkan Gerakan Penghematan Nasional pada awal Mei nanti. Presiden akan memimpin langsung gerakan tersebut, dimulai pada April ini. Untuk itu, Presiden meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan gerakan ini. "Saya minta dukungan masyarakat luas, para pengusaha, pelaku ekonomi, pemerintah pusat maupun daerah agar perekonomian terjaga, APBN tetap sehat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengantarkan rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Rabu (4/4) siang.

"Jika BBM tidak perlu naik, kita juga harus dapat memastikan bahwa APBN tahun 2012 bisa aman," Presiden menambahkan. Menurut Presiden, kunci keberhasilan Gerakan Penghematan Nasional adalah dengan melakukan kebijakan dengan arah yang jelas, serta program aksi yang jelas. "Saya ajak masyarakat untuk sukseskan langkah besar ini," ujar Presiden. Sebelumnya, Presiden SBY menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan lima kebijakan yang akan dijalankan terkait UU APBN Perubahan 2012. Kelima kebijakan tersebut adalah pengamanan APBN-P 2012, meningkatkan penerimaan, penghematan energi, mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG), dan memastikan iklim investasi tetap baik. Mengamnkan APBN-P 2012 perlu dlakukan dalam keadaan bahan bakat minyak (BBM) tidak naik.

Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara. "Saya lihat ada peluang untuk itu, tapi tentu dengan cara yang baik, bukan dengan menggenjot pajak di segala sektor," kata Presiden SBY. Kebijakan penggunaan gas domestik, ujar Presiden, diharapkan bisa mendorong sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dijaga. "Kaitannya dengan mengatasi masalah listrik. Dengan demikian konsumsi BBM untuk pembangkit listrik bisa dikurangi," SBY menambahkan. "Manakala lima hal itu bisa dikelola, saya optimis perekonomian kita bisa dijaga.

Manakala ada gejolak baru, termasuk naiknya harga minyak dunia, kita punya solusi yang tepat," Presiden menandaskan. Selain itu, Presiden kembali menegaskan bahwa perubahan UU APBN 2012 bukan semata-mata hanya terkait masalah BBM, melainkan lebih dari itu. Meskipun kewenangan untuk menaikkan harga BBM adalah milik pemerintah, Presiden menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan opsi terakhir yang akan diambil jika sudah tidak ada pilihan lain. "Kita sudah sepakat dan saya minta dukungannya agar kita bisa menjaga perekonomian kita manakala harga BBM tidak naik," ujar SBY. (sby.info)