Jakarta (Pinmas)-- Hingga sekarang pemerintah pusat belum memberikan keputusan akhir mengenai permasalahan jamaah Ahmadiyah. Karena, pemerintah menganggap permasalahan ini terkait dengan kepercayaan seseorang. "Pemerintah belum mengambil keputusan akhir mengenai keberadaan jamaah Ahmadiyah. Karena, ini menyangkut kepercayaan seseorang," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, di sela-sela dialog antar umat beragama di Jakarta, Selasa (8/3). Dialog yang dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini dilakukan untuk memberi masukan yang tepat ke pemerintah pusat demi kerukunan umat beragama. Dialog ini, jelas Agung, diharapkan tidak hanya memberikan masukan soal Ahmadiyah kepada pemerintah. Tapi, juga menjadi masukan di lingkungan agama itu sendiri. Karena, Agung menilai kasus-kasus kekerasan yang terkait keagamaan sering terjadi karena tidak adanya dialog sebagai jembatan. "Dialog dapat menghindarkan cara-cara kekerasan" tutur Agung. Terkait dikeluarkannya peraturan daerah yang melarang keberadaan jamaah Ahmadiyah, Agung mengatakan masih dikaji apa melanggar konstitusional atau tidak. "Ini sedang dikaji apa perda-perda benar-benar inskonstitusional dan harus dilihat satu-satu,`` kata Agung.(rep)