Paser (Pinmas) —- Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di 20 wilayah di Indonesia sedang berlangsung. Pembangunan MAN IC ini tidak hanya melibatkan Kankemeng tingkat Provinsi tetapi juga Pempprov dan Pemda di mana MAN IC dibangun.

Banyaknya jumlah MAN IC yang dibangun, menuntut adanya pengawasan dan monitoring secara reguler oleh Direktorat Pendidikan Madrasah. Hal ini sampaikan Direktur Pendidikan Madrasah, M. Nur Kholis Setiawan, saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan MAN IC di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Sabtu (27/06).

Ikut hadir dalam kunjungan tersebut, Bupati Paser, Kabid Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Timur, Kadis Pendidikan Kab. Paser, Sekretaris Bappeda Paser dan Kasi Sarpras Penma Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Timur.

Direktur Pendidikan Madrasah menegaskan bahwa MAN IC merupakan tempat pengkaderan para calon-calon ulama yang nantinya akan berperan besar dalam pembangunan.

Terkait pendanaan, M. Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen biaya yang diperlukan, yaitu: biaya investasi , biaya akademik, dan biasa personal. Biaya investasi berbentuk bangunan, ruang kelas, asrama, dan infrastruktur lainnya. Biaya akademik merupakan perangkat pembiayaan yang menjamin keberlangsungan dan kualitas akademik di madrasah. Adapun biaya personal adalah biaya-biaya personal siswa seperti makan, baju, dan sejenisnya.

“Komponen biaya personal inilah yang sering mendapat kritikan keras dari Bappenas (jika harus dibebankan dari APBN,-red),” terang M. Nur Kholis Setiawan.

M. Nur Kholis Setiawan mengaku bahwa peminat MAN IC terus meningkat, bahkan untuk kalangan menengah ke atas. Untuk itu, guru besar UIN Sunan Kalijaga ini mengatakan perlunya partisipasi pembiayaan yang melibatkan orang tua siswa. “Kami tidak memungkiri adanya siswa-siswi anak orang kaya yang masuk MAN IC. Untuk itu perlu adanya partisipasi/share pembiayaan yang melibatkan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah daerah,” katanya.

“Oleh sebab itu, saya akan rajin berkoordinasi dengan para kepala daerah terkait komponen biaya personal ini,” tambahnya sembari menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak mungkin menanggung semua komponen biaya tersebut, kecuali biaya investasi dan akademik. (AA/HF/mkd)