Jakarta (Pinmas) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersilaturahmi dengan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna mencari masukan tentang berbagai masalah agama seperti haji, madrasah dan jaminan produk halal. Kedatangan Menag Lukman disambut Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj serta sejumlah pengurus lainnya.

Pertemuan dengan pengurus PBNU berlangsung hangat. Menag Lukman berharap NU dapat membantu menyelesaikan masalah di Kemenag.

“Tentang kuota haji yang kini jadi masalah, NU kita harapkan memberikan sumbangan pemikiran yang cerdas,” ujar Menag Lukman di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).

Mengenai kuota haji, Menag mengatakan, kuota jamaah sudah dibagi secara proposional. Namun di akhir masa pelunasan biasanya masih ada tersisa karena ada calon jamaah yang tidak jadi berangkat, jumlahnya sampai 2000 an.

“Sisa kuota ini kita serahkan ke propinsi untuk diberikan kepada calon yang mendapat urutan berikut. Tapi karena waktu yang mendesak dan sebagainya masih ada yang tersisa, lalu menjadi kuota nasional,” jelas Menag.

Menag Lukman juga mengatakan, konsultasi mengenai masalah di Kementerian Agama juga dilakukan dengan ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah dan MUI.

“Kedatangan saya dalam rangka silaturahmi, konsultasi dengan NU sebagai ormas yang cukup tua, berpengalaman dalam berbagai masalah. Kemarin sudah bertemu Muhammadiyah, nanti berkunjung ke MUI,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, secara umum penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama sudah lebih baik. Para jamaah menempati pemondokan yang lebih dekat dengan Masjidil Haram.

“Kalau dulu ada yang jaraknya 12 kilometer,” ujarnya.

Mengenai ada usulan agar penyelenggaraan haji dipisah dari Kemenag atau pemisahan regulator dengan fasilitator, Said Aqil menyatakan, NU menolak usulan itu.

“Kami sudah lama menolak usulan haji dipisah dari Depag (Kemenag),” tandas kiai Said. (ks/dm)