Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menerima Silaturahim Pengurus Badan Zakat Nasional (Baznas) Pusat, di Kantor Menag, Lapangan Banteng, Senin (30/6). Selain Ketum Baznas Prof KH Didin Hafidhuddin, hadir pula dalam Silaturahim, Sekum Baznas Emmy H dan beberapa pengurus seperti Husein Ibrahim, Naharus Surur, Mukhlis Yusuf, Fuad Nasar, Teten K dan Hermin.

Dalam Silaturahim tersebut, Ketum Baznas menceritakan perkembangan lembaga pemerintah non struktural yang didirikan sejak 2001 tersebut. “Alhamduliah Bapak Menteri, sejak didirikan 13 tahun lalu, Baznas telah berkembang pesat, meski masih ada beberapa hal yang harus benahi. Kami melakukan kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas kami,” terang Didin.

“Kami membuat beberapa program untuk masyarakat, antara lain Program Indonesia Sehat, Indonesia Makmur, Indonesia Cerdas, Indonesia Peduli dan Program Indonesia Bertaqwa,” tambah Didin.

Didin menerangkan, bahwa lembaga yag dia pimpin sejak 2008 telah mendapatkan ISO. Sejak 2001, imbuh Didin, Baznas telah diaudit, dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Baznas bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menag. Tugas dan amanah utama Baznas adalah sebagai amil zakat, selain juga koordinator perzakatan nasional, agar ke depan, badan dan lembaga perzakatan, baik nasional, wilayah maupun daerah, dapat bersinergi.

Didin lebih lanjut menerangkan, pada 23 Juni 2014 lalu, di Kemenkokesra, IMPRES tentang Baznas, disosialisakan, dan tidak kurang,74 Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara hadir dalam sosialisasi tersebut.

“Harapan kami, ke depan, Baznas bisa semakin berkembang. Masyarakat kita lebih banyak yang sadar zakat, dan terintegrasi dalam sebuah sistem. Karena dalam Baznas, bagi para Muzakki (pembayar Zakat) akan mendapatkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), di mana, didalamnya berlaku secara otomatis pengurangan pajak,” terang Didin.

Ditanya Menag tentang Potensi Zakat, Didin yang kepengurusannya selesai pada 2011 namun diperpanjang ini, menerangkan bahwa dana yang berhasil dikumpulkan, semakin meningkat. “Tahun 2011, dana yang berhasil dihimpun secara nasional mencapai 1, 729 T. Pada 2012, naik menjadi 2,2 T, sedang pada 2013, dana yg terkumpul mencapai 2,7 T,” urai Didin.

Selama ini, Baznas membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi. Kini, Baznas telah mendapatkan data 100 desa termiskin di Indonesia yang mendapatkan treatment dana zakat dari Baznas, dengan 4 (empat) macam pendekatan, yakni: pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendekatan keagamaan.

“Alhamadulilah, Baznas semakin baik. Tinggal menata organisasi ini lebih baik, lebih fokus dan kredibel. Untuk itulah, Kami mohon arahan, apa yang harus kami lakukan?” tutur Didin.

Menag merasa bersyukur, bisa menerima pengurus Baznas. “Saya melihat, harapan publik ke Baznas sangat tinggi dan besar. Menjadi kewajiban kita terus menjaga, memelihara dan mengembangkannya,” tukas Menag.

“Mungkin, Zakat produktif perlu dicarikan jalan keluar. Banyak saudara-saudara kita kesusahan cara menghitung zakat. Semisal jika ada yang investasi, ada yang punya rumah kontrakkan, mobil yang kami pakai sendiri, wajibkah dizakati? Bagaimana cara penghitungannya?” Saran Menag.

Menag juga menanyakan, apa yang bisa dibantu atau dikerjasamakan dengan Kemenag? Tentang ini, Didin berharap, para tokoh Baznas dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang berada dalam instansi Kemenag, semuanya bisa duduk bersama dan berdiskusi tentang masa depan Zakat Nasional.

“Kami membutuhkan pelatihan bersama Bapak Menteri tentang pengelolaan zakat. Kami juga berharap ada standarisasi terhadap lembaga zakat yang ada di Indonesia. Kami telah mempunyai Sistem Informasi Baznas Nasional. Tujuannya adalah jangan sampai para mustahiq mendapatkan bantuan dobel, atau tidak mendapatkan sama sekali,” harap Didin.

Lebih jauh, Didin juga menceritakan kondisi Baznas. Menurutnya, saat ini, dana yang terkumpul, 62 % didistribusikan untuk fakir miskin. Itu pun tidak semua semata konsumtif, namun juga untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Saat ini, lanjut Didin, Baznas telah mempunyai rumah sehat di empat tempat, yakni di Sunda Kelapa Jakarta, di Makassar, Sidoarjo, dan Jogja. Semua gratis, dengan pelayanan prima. Biaya perbulan mencapai 150-200 juta, dan tidak ada subsidi silang. Baznad akan mengupayakan pembentukan rumah sehat di Bengkulu, Banten, Pangkal Pinang dan lain sebagainya. “Semoga minimal ada 10 rumah sehat bisa kita dirikan, baik secara mandiri, maupun kerjasama dengan instansi lain,” harap Didin.

Menag pun mempersilahkan Baznas mempersiapkan beberapa hal yang hendak dilakukan, terkait dengan program-programnya. Menag berjanji akan membantu semaksimal mungkin, terutama tentang pertemuan dengan LAZ, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Termasuk Kantor Baznas yang kini sudah terlalu sempit dan masih meminjam rumah dinas Dirjen PHU. (G-penk/mkd/mkd)