Jakarta (Pinmas) – Di hari ketiga setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersilaturahim dengan Pengurus Besar Nahdahatul Ulama (PBNU) setelah sehari sebelumnya bersilaturahim dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Menteri Agama diterima oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dan sejumlah pengurus di kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (11/6).

Kunjungan ini dilakukan untuk memperoleh masukan berbagai hal tentang tugas dan fungsi Kementerian Agama menyangkut pengelolaan pendidikan Islam, haji dan sejumlah hal terkait dengan tugas fungsi Kementerian Agama.

“Sebagai Menag, sudah sepantasnya Saya sowan ke kantor PBNU, bertemu dengan para Kyai guna mendapatkan masukan terkait dengan tugas fungsi dan kewjaiban yang harus dijalankan Kementerian Agama menyangkut penyeleggaraan haji, tentang pengelolaan pendidkan Islam, dan banyak hal yang sebenarnya sejalan dengan tugas fungsi Kemenag,” ujar Menag.

Menag menambahkan, silaturahim dengan PBNU ini, karena bagaimanapun juga NU sebagai ormas terbesar di Indonesia tentu memiliki banyak pengalaman hususnya di bidang agama.

“Silaturahim ini untuk memperoleh banyak masukan, karena banyak pekerjaan rumah yang harus selalu dikomunikasikan dengan semua ormas Islam di Indonesia,” tambah Menag.

Sementara itu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berharap kepada Menag yang baru agar menata ulang, melakukan evaluasi, dan membenahi Kemenag agar lebih baik.

“Saya bersyukur Pak Lukman menjadi Menteri Agama dan berharap bisa menata ulang Kemenag agar lebih baik,” ujar Kiai Said.

Terkait dengan penyelenggaraan haji yang semakin dekat, kepada Menag, Said Aqil minta agar ada komitmen yang tegas dan tidak setengah-setengah.

“Kalau amanah, Saya kira tidak ada persoalan,” ujar Kiai Said.

Dalam kesempatan tersebut, PBNU kembali menegaskan menolak wacana pembentukan Badan Khusus Haji karena dinilai tidak akan lebih baik.

“Karena bila dibikin badan khusus, belum tentu lebih baik, nanti pasti akan menggunakan pihak lain,” tegas Kiai Said

Menyinggung penetapan awal Ramadhan yang semakin dekat, Menag berharap bisa dimusyawarahkan dengan baik dengan ormas Islam yang ada dan mensikapi perbedaan dengan kearifan yang dimiliki.

“Mudah-mudahan kita bisa musyawarahkan dengan baik. Kalau toh ternyata tidak bisa disamakan karena memang masing-masing punya keyakinan sendiri, karena ini menyangkut metodologi bagaimana cara menetapkan 1 Ramadhan, ada hisab ada rukyah. Saya pikir itu harapan kita ke depan,” harap Menag. (dm/dm).