Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim menegaskan bahwa siapapun yang nantinya dipilih oleh Presiden Republik Indonesia terpilih sebagai menteri agama, maka perlu ada kesadaran bahwa menteri agama itu adalah menteri semua agama.

“Ke depan, siapapun menteri agamanya, perlu ada kesadaran bahwa menteri agama itu menteri semua agama, meski itu kelompok minoritas,” tegas Menag menjelaskan pandangannya terkait penyikapan terhadap kelompok minoritas umat beragama di hadapan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (16/09).

Hadir dalam kesempatan ini Mardiono (Ketum PWI), Sofyan Lubis (Ketum PWI 1993-1998), Tarman Azam (Ketua Dewan Penasihat PWI dan Ketum PWI 1998-2008), Ilham Bintang (Ketua Dewan Kehormatan), Sabam (senior PWI), Sekjen Dewan Pers, Wakil Sekjen, serta para Ketua Bidang dan para Dewan Penasihat PWI.

Dalam kesempatan tersebut, Menag menjelaskan bahwa pada tanggal Kami (18/09) yang akan datang, Kementerian Agama akan mengundang beberapa tokoh agama, representasi kalangan minoritas, dan teman-teman yang selama ini merasa kurang disapa oleh negara, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan membahas bersama isu pelayanan Negara terhadap umat beragama.

Dikatakan Menag bahwa setidaknya ada tiga isu yang akan dibahas pada FGD tersebut, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan negara terhadap umat beragama, misalnya terkait dengan kasus Syiah dan Ahmadiyah.

Kedua, pelayanan negara terhadap rumah ibadah. Diakui Menag bahwa selama ini masaih ada perbedaan persepsi terkait konsep rumah ibadah. “Karena sangat beda antara konsep masjid dan gereja misalnya. Ada rumah ibadah dan tempat ibadah, perlu ada kesamaan persepsi,” terang Menag.

Isu yang ketiga adalah bagaimana penyikapan negara terhadap agama yang dianut oleh warga negara di luar yang enam.

Menurut Menag, FGD ini bertujuan agar Kementerian Agama mempunyai peta masalah terkait layanan Negara terhadap umat beragama, sekaligus merumuskan alternatif solusi yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil FGD ini nantinya akan dibawa pada forum seminar yang lebih besar untuk dibahas bersama dan dibuatkan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Seminar hasil FGD tersebut rencananya akan dilaksanakn pada Sabtu (20/09) yang akan datang di Auditorium HM. Rasjidi, Kementerian Agama, Jl. MH. Thamrin, Jakarta.

“Mengakhiri jabatan ini, saya berharap bisa meninggalkan peta masalah dan opsi solusi sehingga siapapun Menteri Agamanya ke depan tinggal mengambil kebijakan untuk melaksanakan,” pungkas Menag.

(mkd/mkd)