Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama hari ini, Sabtu (09/08), menggelar Seminar Nasional tentang Fenomena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah penilaian sebagian kalangan bahwa respon terhadap gerakan ISIS sebagai pengalihan isu.

“Secara tegas saya nyatakan bahwa kegiatan dalam rangka merepson ISIS ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan sebagian kalangan sebagai pengalihan isu,” tegas Menag saat sambutan pembukaan.

Menurutnya, memang ada berbagai macam pandangan terkait respon Kemenag terhadap fenomena ISIS. Ada yang mengatakan Kemenag sudah tepat memberikan reaksinya, tapi ada juga yang mengatakan terlalu berlebihan. “Reaksi yang dilakukan Kementerian Agama, seakan-akan ini adalah pengalihan isu. Isu tentang GAZA-Palestina supaya tidak lagi ke sana, lalu dikaitkan isu itu. Bahkan isu tentang sengketa Pilpres. Bahkan lebih teknis lagi terkait dengan kantor pemerintahan transisi. Jadi banyak isu-isu lain,” tutur Menag.

“Saya secara tegas mengatakan bahwa hal ini sama sekali tidak ada urusannya dengan semua itu,” tambahnya.

Bagi Kementerian Agama, kata Menag, paham-paham radikal yang secara langsung bertolak belakang, bertentangan dengan paham keagamaan mayoritas warga Negara Islam Indonesia, memang harus diantisipasi dan diseriusi. “Gerakan seperti ini memang harus diantisipasi, apalagi jika sudah secara langsung mengancam keberadaan ideologi kita, Pancasila kita, NKRI kita, dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

Tanggung Jawab Ulama dan Umara

Menag mengatakan, setiap gerakan yang melakukan penetrasi dan sosialisasi ke masyarakat, apapun motif dan alasannya, yang paling bertanggung jawab dua kelompok, yaitu ulama dan umara.

“Apapun latar belakangnya, alasan dan motivasinya, siapapun yang ada dibaliknya , ketika ada gerakan yang melakukan penetrasi dan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, maka ada dua kelompok yanag paling bertanggung jawab untuk merespon dan memberikan sikap tegas,” tutur Menag.

Mengutip salah satu hadis Nabi, putra mantan Menag KH Saifuddin Zuhri (alm) ini mengatakan bahwa ada dua kelompok yang apabila keduanya baik dalam menjalakan peran dan fungsinya atau kewajiban dan tugasnya, maka akan baiklah seluruh umat. Sebaliknya kalau dua golongan ini rusak, maka rusaklah komutinas atau masyarakat itu. Dua kelompok itu adalah al-ulama wal-umara.

Menag mengaku bersyukur karena kegiatan seminar yang diisnisiai oleh Pemerintah ini disambut sangat baik oleh MUI dan ormas Islam. Menag berharap dari pertemuan ini akan dapat dipahami peta gerakan radikal seperti ISIS, bagaimana cara mereka mensosialisasikan faham keagamaannya, bagaimana mereka melakukan penggalangan dana, serta bagaimana pola penyebaran melaui sosial media dan lainnya. “BNPT dan jajaran Kepolisian diharapkan dapat memberikan masukan kepada kita terkait hal ini,” harapnya.

Selain itu, Menag berharap kegiatan ini juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pimpinan ormas Islam tentang konsep khilafah secara lebih utuh dan relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“MUI dan seluruh ormas Islam mempunyai tanggung jawab yang sama untuk terus menerus memberikan edukasi kepada publik bagaimana dalam konteks khilafah ini, konsepsinya seperti apa, dan bagaimana relevansi dan urgensinya dalam konteks keindonesiaan kita yang kita ketahui bersama mempunyai sejarah panjang dan punya karakteristiknya tersendiri sebagai bangsa yang majemuk,” ujarnya. (mkd/mkd)