Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa munculnya paham dan gerakan radikal yang sangat militan yang menggunakan agama sebagai landasannya adalah masalah serius.

“Bagi kami di Kementerian Agama, munculnya paham dan gerakan radikal yang sangat militan yang kemudian menggunakan agama sebagai alat untuk menjustifikasi, ini adalah sesuatu yang sangat serius,” demikian penegasan Menag saat membuka Silaturahim Menteri Agama dengan Pimpinan Ormas Islam dan Seminar Nasional tentang Fenomena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, Jakarta, Sabtu (09/08).

Hadir dalam kesempatan ini, Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Din Syamsuddin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Arsyad Mbai, Kaba Intelkam Mabes Polri Komjen Pol Suparmi Suparto, Pimpinan PBNU KH Masdar F Mas’udi, Pimpinan PP Muhammadiyah KH Yunahar Ilyas, Ketua Komisi Fatwa MUI KH Makruf Amin, para pejabat Eselon I dan II pusat, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan para pimpinan ormas Islam.

Gerakan radikalisme, menurut Menag, tidak hanya mengganggu paham keagamaan mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam, tapi juga langsung atau tidak langsung, merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Sebab, secara langsung ini terkait dengan ideologi kita, Pancasila kita, komitmen kita untuk menjaga keutuhan NKRI, dan semboyan kita Bhineka Tunggal Ika,” terang Menag.

Sejalan dengan itu, Menag berharap dengan memanfaatkan momentum Syawwal, sekaligus bersilaturahim, para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam dapat berdiskusi bersama untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana sebaiknya mensikapi fenomena radikalisme yang marak belakangan ini, utamanya terkait dengan ISIS.

Pertemuan ini, lanjut Menag, menghadirkan BNPT dan Kepolisian sebagai nara sumber dengan harapan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang peta gerakan radikal, tidak hanya ISIS, sehingga bisa disikapi dengan baik. “Diseminasi informasi terkait ini penting dari pihak-pihak yang memang memiliki otoritas yang berwenang. Itulah kenapa dari jajaran kepolisian perlu kita dengar,” kata Menag.

“Juga dari BNPT, institusi Negara yang secara khusus mencermati dan melakukan kajian dan tindakan terkait dengan gerakan-gerakan seperti itu,” imbuhnya.

Menurut Menag, kesamaan persepsi, khususnya di kalangan ormas Islam, sangat penting karena ormas Islam lah yang paling memiliki kemampuan untuk melakukan penangkalan sejak dini. “Ormas Islam mempunyai sekian banyak dai, muballigh, khatib, juru dakwah dan lainnya yang secara langsung dari hari ke hari bersentuhan dengan masyarakat sehingga perlu penyamaan persepsi dalam menyikapi hal ini,” tuturnya.

Dari kesamaan persepsi itu, diharapkan akan dapat dibangun rencana aksi ke depan tentang kegiatan yang bisa dilakukan bersama sebagai tindak lanjut dalam menyikapi fenomena ISIS dan radikalisme lainnya.

Senada dengan Menag, Pgs. Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil mengatakan bahwa ormas Islam sejak dulu telah menjadi ujung tombak dalam urusan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat. Karenanya, lanjut Djamil, ormas Islam memiliki arti strategis dalam penyampaian dakwah dan amar nahi munkar.

Terkait dengan itu, Djamil berharap diseminasi informasi dalam seminar ini akan menjadi mata rantai penting dalam memberikan informasi kepada publik seputar ISIS, terutama dikaitkan dengan pentingnya penguatan NKRI dan spirit Islam rahmatan lil alamin

“Ormas Islam diharapkan dapat berkontribusi dalam masalah ini. Dengan mengedepankan semangat ukhuswah Islamiyah dan kerukunan nasional, seluruh komponen bangsa agar tidak terjebak pada strategi adu domba, yang dapat merugikan kepentingan yang lebih besar,” katanya. (mkd/mkd)