Jakarta(Pinmas) - Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui hingga kini masih banyak Kantor Urusan Agama (KUA) tak memiliki kantor, ada yang masih mengontrak dan meminjam tempat sehingga pelayanan nikah bagi umat Muslim dirasakan belum optimal. Di sisi lain, banyak petugas KUA melayani nikah di luar jam kerja. Mereka melayani pernikahan saat hari libur, bahkan hingga larut malam, kata Menteri Agama Suryadharma Ali saat memberi pengarahan dalam seminar menyambut Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama di Jakarta, Rabu 91/2).

Pernyataan Menteri Agama tersebut dimaksudkan untuk memberi penjelasan atas survei integritas 2011 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) belum lama ini. Kementerian Agama (Kemenag) dinilai sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Hal itu terkait dengan pemberian izin penyelenggaraan umroh khusus dan bimbingan ibadah haji seharusnya diberikan secara gratis. Termasuk pula praktik korupsi di daerah dalam urusan administrasi pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama). Aturan PNBP-nya (Penerimaan Negara Bukan Pajak) cuma Rp30 ribu. Menurut Menag Suryadharma Ali, karena pelayanan nikah tersebut dilakukan di luar jam kantor. Akibatnya untuk menetapkan biaya nikah sesuai ketentuan menjadi sulit. A

palagi di beberapa daerah masih ada yang menetapkan nikah malam hari di tempat tertentu. Berbeda dengan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang biasa dilayani pada hari kerja dan jam kantor. Untuk urusan nikah, mendatangkan petugas pencatatan nikah pada saat nikah yang sudah ditentukan tentu membutuhkan biaya. Kalau dipaksakan dengan nikah pada jam kantor pun mengalami kesulitan. Mempelai dengan menggunakan gaun pengantin dan duduk di ruang tak layak, tentu sangat tidak memungkinkan, katanya.

Terkait dengan urusan nikah ini, lanjut SDA sapaan akrab Menag sampai saat ini belum ditemui jalan keluarnya. Tetapi bukan berarti pihaknya berdiam diri, dan akan terus melakukan perbaikan. Sementara terkait dengan pelayanan izin KBIH, SDA menjelaskan bahwa persoalan tersebut sesungguhnya bisa diselesaikan dengan cara memperpendek birokrasi. Kemenag, lanjut dia, memang tengah melakukan pembenahan agar pelayanan perizinan, seperti KBIH tak memberatkan. Terlebih para penyelenggara KBIH di dalamnya ada tokoh agama. Kemenag diharapkan dapat mewujudkan tata kelolaan pemerintahan yang baik.(ant/ess)