Jakarta (Pinmas) - Barat Harus Belajar dari Indonesia bagaimana menciptakan kerukunan. Hal ini disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam Temu Wicara dengan Media tentang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia di Jakrta (9/7). Menurut Menag, ungkapan tersebut dikutip dari pernyataan Lech Walesa, mantan Presiden Polandia, yang disampaikan pada Forum Presidential Lecture di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Menurut Lech Walesa, kerukunan antar umat beragama tidak saja menjadi perhatian nasional tapi juga dunia internasional. Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan tamu asing, pejabat, wartawan, dan aktivis asing, Menag selalu menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Menag mengakui bahwa pernyataan ini sering membuat mereka terperangah. Sebab, lanjut Menag, selama ini mereka (pihak asing) memiliki back mind yang jelek tentang potret kerukunan umat beragama karena informasi dan gambaran yang keliru. Indonesia adalah contoh toleransi terbaik, ujar Menag.

Menag mengilustrasikan salah satu potret kerukunan antar umat beragama dengan dijadikannya hari raya umat beragama, seperti Idul Fitri dan Natal sebagai hari libur nasional. Tidak hanya itu, Presiden dan Wakil Presiden ikut merayakannya. Hal yang sama, kata Menag, berlaku juga bagi agama lainnya, termasuk Konghucu, meski ada pandangan bahwa Kong Hucu adalah agama, juga budaya. Dengan pemeluk yang hanya 0,1 persen, hari besar Kong Hucu tetap diliburkan dan Presiden serta Wakil Presiden ikut merayakannya.

Indonesia Negara yang sangat menghormati pluralitas, terang Menag. Temu Wicara dengan Media dihadiri Sekjen Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Abdul Fattah, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (KUB) Mubarok, Kapuslitbang Dedi Djubaedi, Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Hamdar Arraiya, serta Kepala Pusat Infomasi dan Hubungan Masyarakat Zubaidi. Secara terbuka, Menag juga menjelaskan bahwa isu yang paling seksi untuk diberitakan adalah masalah pembangunan gereja yang terhambat dan persoalan Ahmadiyah.

Menurut Menag, tidak hanya pembangunan gereja yang menjadi problem, tapi juga rumah ibadah agama lain. Sementara yang sering dilansir media adalah masalah pembangunan gereja Yasmin. Menag menegaskan bahwa persoalan Gereja Yasmin jangan dibawa ke ranah agama. Pendirian rumah ibadah yang terhambat karena masalah Ijin mendirikan Bangunan (IMB) itu juga berlaku di Negara manapun. Pendirian Masjid Baitul Makmur di Jakarta juga terhambat karena tidak memperoleh IMB. Itu terjadi karena persyaratan IMB untuk mesjid tersebut tidak terpenuhi. Masalah ini (pendirian Mesjid Baitul Makmur-red) tidak diangkat ke media, terang Menag. (dm)