Bogor (Kemenag) --- Forum Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) binaan Kementerian Agama sepakat untuk menjadikan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI sebagai bagian syarat kelulusan sertifikasi dosen.

Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Sertifikasi Dosen 2017 di Bogor, Jumat (19/05).

Peserta rapat menilai kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI dianggap penting dan mendesak untuk segera diberlakukan guna menjamin dosen PTKI tidak anti Pancasila dan anti NKRI.

Ketua LPM IAIN Samarinda Ahmad Muthohar mengusulkan, kriteria ini segera diberlakukan sebagai tindak lanjut dari deklarasi Aceh yang diikuti para Rektor PTKI seluruh Indonesia. Sebab lanjutnya, adalah fakta bahwa penyebaran paham anti Pancasila dan NKRI sudah memasuki lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia termasuk perguruan tinggi.

Subdit Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama akan segera merumuskan instrumen pengukuran kriteria tersebut. Instrument itu nantinya akan menjadi bagian integral dari alat ukur kelulusan sertifikasi dosen.

"Secara teknis, apakah penentuannya nanti menjadi kewenangan perguruan tinggi setempat atau asesor serdos, itu akan segera dituangkan dalam juknis pelaksanaan sertifikasi dosen," kata Kepala Subdit Ketenagaan Diktis Ahmad Syafii.

Sebelumnya, Direktur Diktis Nizar Ali mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat mutu dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Menurutnya, dosen merupakan tonggak penentu kemajuan perguruan tinggi dan penjamin kualitas generasi bangsa di masa mendatang.

"Diperlukan manajemen pengelolaan dosen yang efektif, terencana dan sistematis. Sertifikasi dosen mesti menjadi Instrumen memperkuat mutu sehingga harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," ujarnya.

Rapat Koordinasi Nasional Sertifikasi Dosen 2017 ini diikuti para Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) PTKI Negeri dan Kopertais seluruh Indonesia. (Tohar/M30/mkd)