Jakarta (Pinmas) - Kepala PPATK, M. Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Anggito Abimanyu, dan Irjen Kementerian Agama, M. Jasin, melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan dana penyelenggaraan haji. Pertemuaan yang juga diikuti oleh Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, itu dilakukan di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Senin (07/12) Pertemuan antara PPATK dan Kemenag RI, untuk mendapatkan persamaan persepsi dan upaya perbaikan terkait pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji, terang M. Yusuf.

Dalam konferansi pers yang digelar seusai pertemuan, M. Yusuf menjelaskan bahwa hasil pertemuan adalah sebagai berikut: 1. PPATK telah melakukan pemeriksaan kepada 27 Bank Penerima Setoran (BPS) dan menghitung dana setoran awal terkait dengan BPIH untuk periode 2004 s.d 2011 sebesar +/- Rp80.000.000.000.000 (delapan puluh triliun rupiah). Nilai ini adalah nilai gross tanpa menambahkan nilai manfaat dan mengurangi pengeluaran yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Perhitungan yang dilakukan oleh PPATK didasarkan pada pendekatan follow the money. 2. Kemenag RI menyampaikan bahwa total dana setoran awal per posisi 19 Desember 2012 setelah dikurangi biaya operasional dan ditambah nilai manfaat adalah sebesar +/-RP48.700.000.000.000 (empat puluh delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah) yang akan diaudit oleh BPK RI.

Dalam pertemuan itu juga ditegaskan bahwa Kemenag RI akan terus melakukan pembenahan pengelolaan dana ibadah haji. Apabila terdapat oknum yang melakukan penyimpangan dalam hal pengelolaan dana ibadah haji, Kemenag akan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Selanjutnya, Kemenag RI dan PPATK akan meningkatkan kerjasama dalam pencegahan korupsi dan Tindak Pidana Pencuaian Uang (TPPU) atas dasar MoU yang telah ditandatangani oleh PPATK dan Irjen Kemenag RI pada bulan Desember 2012. (mkd)